PERCAYA DIRI: Dini S Purwono saat mengikuti seleksi bakal calon legislatif di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Minggu (19/11). (ISTIMEWA)
PERCAYA DIRI: Dini S Purwono saat mengikuti seleksi bakal calon legislatif di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Minggu (19/11). (ISTIMEWA)

ADVOKAT Dini S Purwono SH MML menjadi salah satu dari 15 calon legislatif yang diwawancari juri independen di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Minggu (19/11). Hadir pukul 16.20, alumni Universitas Harvard AS ini menjalani interview dengan dua juri dan satu pengurus DPP PSI.  Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.  Satu lagi juri adalah mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Keduanya, didampingi pengurus DPP PSI, Suci Mayang Sari.

Mengawali proses penilaian juri, Dini memaparkan programnya dalam kapasitas bakal caleg DPR-RI dari PSI. Berlangsung setengah jam, Dini membahas soal berbagai persoalan hukum dan penanganannya. Ia berpendapat perlunya reformasi di lembaga peradilan Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas Dini adalah soal pemberantasan korupsi. Ia menyatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini adalah salah satu perubahan yang sudah mulai berjalan.

Saat Dini memaparkan pentingnya KPK, tiba-tiba mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengajukan pertanyaan. “Bagaimana sikap Anda, seandainya partai mendukung hak angket memperlemah KPK. Misalnya, partai memerintah Anda untuk mendukung hak angket, bagaimana sikap Anda?”

Dini menjawab menolak permintaan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika partai memaksa? “Saya keluar dari partai,” jawabnya tegas. Dini mengatakan kepentingan rakyat adalah yang paling utama.

Jawaban Dini langsung mendapat apresiasi dari Asep Iwan Iriawan. “Saya suka pada jawaban Anda itu,” katanya. Tanggapan yang sama juga disampaikan Zainal Arifin Mochtar. “Saya sepakat dengan jawaban Dini,” katanya.

Dini menyatakan bersedia masuk ke politik dan meninggalkan kehidupan yang mapan adalah untuk memperjuangan kepentingan rakyat. “Saya rugi jika menjadi wakil rakyat jika tidak memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dini memang salah satu caleg PSI yang dinilai paling mumpuni. Ia seorang berpendidikan dari kampus ternama di dunia yang didukung pengalaman. Selama 20 tahun menjadi praktisi hukum, selain itu pernah menjadi staf khusus menteri keuangan di masa Dr Chatib Basri.

Bahkan Chatib Basri pun memuji Dini. “Dini orang yang cerdas dan juga punya integritas,” kata Chatib Basri. Selain itu, ia mengatakan Dini juga sangat professional dalam menjalankan tugasnya. Sikap seperti itu, kata Chatib Basri, sangat penting.

Chatib Basri berkeyakinan Dini mampu menjadi legislator. “Sebab dia punya integritas punya idealisme, dia pintar juga jujur dan mudah-mudahan bisa menjadi politisi yang baik,” katanya. “Saya kira menjadi sangat penting bahwa orang-orang yang pintar jujur bisa masuk di dalam politik,” katanya.

Lawyers dan pegiat Hak Azasi Manusia Todung Mulia Lubis juga berharap agar Dini lolos ke senayan. “Orang baik harus masuk ke politik orang baik harus masuk ke DPR karena DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen,” katanya. Todung menyebut Dini memiliki idealisme dan punya komitmen serta memiliki konsep.

“Dia akan mengisi kekosongan di DPR yang memang membutuhkan sosok seperti Dini Purwono yang akan membersihkan DPR dari ide-ide gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini,” katanya.

Seleksi Ketat Calon Legislator

Usai mengikuti interview, Dini menyatakan siap menerima apapun hasilnya. Ia menyatakan, proses seleksi caleg ini memberi harapan baru bagi rakyat. “Rakyat Indonesia akan memiliki wakil-wakil yang melalui proses seleksi dengan benar,” katanya. “Artinya, perubahan itu sudah kita mulai dari sekarang.”

Para dewan juri juga memuji program penjaringan caleg yang dilakukan PSI. Saparinah Sadli, tokoh penggerak perempuan yang adalah ketua pertama pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1998-2004), mengatakan baru kali ini ia terlibat dalam proses penjaringan bakal calon legislatif.

“Saya mendukung program PSI. Ini adalah terobosan baru,” katanya. Ia berharap program penjaringan caleg yang dilakukan PSI ini tetap dipertahankan. “Agar tidak ada lagi anggota dewan yang justru melecehkan negaranya sendiri seperti yang kita lihat sekarang ini,” katanya.

Dewan juru lainnya, Ade Armando (dosen di Universitas Indonesia) sepakat dengan pernyataan Saparinah. Ia mendukung program yang dilaksanakan oleh PSI ini.

Pendapat yang sama juga disampaikan Henny Supolo Henny Supolo, tokoh pendidikan yang adalah pendiri sekolah Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. “Apa yang dilakukan oleh PSI memperlihatkan adanya solusi. Ini suatu terobosan untuk mencari solusi terhadap kebuntuan yang ada. Kita mencari calon-calon terbaik,” katanya.

Sedangkan mantan Ketua KPK Bibit Samad Rianto memberi saran, agar caleg yang ikut seleksi di PSI untuk membaca Undag-undang Antikorupsi. “Sebab PSI ini adalah partai antikorupsi dan anti intoleransi. Jadi dua hal itu perlu dipahami benar-benar,” katanya.

Selain itu, menurut Bibit, para caleg perlu juga memahami tigal, yaitu kompetensi, integirtas, dan konsisten.

Adapun Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan PSI sedang melakukan upaya perbaikan dalam proses rekrutmen para caleg. “Di sini penting untuk melihat integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas seseorang. Ini semacam ijtihad PSI,” kata penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini.

Jika proses penjaringan caleg PSI ini terjaga dengan baik dan terus disempurnakan, maka kata mantan hakim Asep Iwan Iriawan, tak kan ada pejabat di dewan yang tertabrak tiang listrik. “Itu adalah pelajaran. Saya bangga pada anak-anak muda yang maju sebagai caleg PSI. Semoga tetap tegar seperti tiang listrik yang tak goyah ditabrak,” ujar pengamat hukum ini.   (*/aro)