Dead Monument, Living Monument

Oleh: Djawahir Muhammad

726

MENURUT Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kebudayaan –khususnya tentang Cagar Budaya– bentuk fisik kebudayaan  di Indonesia  dirumuskan dalam    kategori Warisan Budaya dan  Cagar Budaya.

Warisan Budaya merujuk pada aspek-aspek non-ragawi suatu entitas atau masyarakat  yang mencakup  identitas, karakter, atau nilai-nilai yang tak tersentuh (intangible),  sedang dengan Warisan Budaya dimaksudkan untuk menandai  benda-benda yang dapat teraba/tersentuh panca indera (tangible). Misalnya, gedung, rumah, jembatan,  atau bangunan bersejarah lainnya.

Sedang untuk menandai fungsi sebuah cagar budaya misalnya, sebuah artefak,  situs, atau bangunan, fungsi tersebut dirumuskan dengan ketetapan sebagai monumen hidup (living monument) dan monumen mati (dead monument). Monumen mati didefinisikan, apabila sejak diciptakannya hingga dalam kondisinya saat ini monumen tersebut tidak mengalami perubahan fungsi. Misalnya, Candi Borobudur yang berfungsi sebagai pusat/simbol agama Budha/Hindu. Disebut sebagai monumen hidup apabila terjadi perubahan fungsi. Misalnya, Candi Prambanan yang menjadi panggung kesenian dengan penyelenggaraan Festival Ramayana di dalam kompleks candi tersebut.

Merujuk pada batasan tersebut, maka bangunan yang dapat dikategorikan sebagai dead monument di Semarang, di antaranya Gereja Blenduk atau Masjid Besar Kauman yang sejak dari sononya menjadi tempat ibadah. Sedang ke dalam kategori living monument, di antaranya adalah Gedung Lawang Sewu yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Semarang. Dahulunya (pada zaman Belanda) Lawang Sewu adalah gedung perkantoran perusahaan kereta api, yang di zaman kemerdekaan ini berganti menjadi gedung PJKA, kantor Kodam VII/Diponegoro, dan lain-lain.

Akan tetapi pada kenyataannya fungsi sebuah dead monument ternyata juga berfungsi sebagai living monument seperti Kelenteng Sam Poo Kong di Simongan. Selain menjadi tempat ibadah agama Konghucu, kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun ini juga menjadi tempat tujuan wisata yang ramai. Sebaliknya, ada lokasi dead monument yang betul-betul “dead” dalam arti sesungguhnya, karena tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya.

Dead monument itu misalnya, kompleks pemakaman para Bupati Semarang di Gunung Brintik atau Bergota, di mana dimakamkan Kanjeng Bupati Semarang III, Pangeran Puger, Kanjeng Bupati Ario Proboningrat, dan lain-lain.

Melihat kenyataan seperti itu, mungkin sudah waktunya ketetapan  tentang dead atau living monument yang diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu disesuaikan           dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya, melakukan sintesa kedua ketetapan dead or living monument secara sinergis, atau menghapus sama sekali  ketetapan yang menandai bentuk dan fungsi sebuah artefak, gedung atau bangunan bersejarah secara parsial. Dengan begitu, bentuk dan fungsi sebuah entitas budaya tidak bersifat kaku atau rigid, tetapi bisa bersifat lebih luwes, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Misalnya, mengapa tidak  boleh kita mementaskan wayang kulit di Kota Lama? Atau menggelar pergelaran wayang kulit di Kelenteng Tay Kak Sie Gang Lombok, di halaman masjid besar Kauman, dan seterusnya?

Sebuah entitas budaya seharusnya merangkul, bukan memukul entitas budaya yang lain. Dengan demikian, akan terjadi kebersamaan pada masyarakat kita yang beragam. (*)