TOLAK UMK : Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak UMK 2018 di halaman kantor Bupati Semarang, Jumat (17/11)kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK UMK : Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak UMK 2018 di halaman kantor Bupati Semarang, Jumat (17/11)kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Ribuan pekerja Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) menggelar aksi unjuk rasa menolak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018, di halaman kantor Bupati Semarang, Jumat (17/11) kemarin. Dalam tuntutannya, mereka mendesak revisi UMK Kabupaten Semarang atas diusulkan Bupati Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah, yang ditetapkan sebesar Rp 1.896.989,5.

Koordinator aksi, Sumanta mengatakan para pekerja Kabupaten Semarang menolak mekanisme penetapan usulan UMK tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tersebut. Pasalnya, mekanisme usulan upah tersebut, bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 bertentangan dengan pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tentang Penetapan Upah Minimum,” ungkap Sumanta sembari meneriakkan yel-yel penolakan di depan para pengunjukrasa.

Bahkan, lanjutnya, terkait dengan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tentang formula perhitungan upah minimum belum diterbitkan oleh Pemerintah. Selain itu, hasil rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kota Salatiga (25 hingga 26 September 2017) lalu, juga tidak mempertimbangkan rekomendasi unsur serikat pekerja (SP)/ serikat buruh (SB) dalam formulasi penetapan UMK.

Sumanta juga menilai, Dewan Pengupahan Kabupaten Semarang terlalu tergesa- gesa dalam menyepakati dan merekomendasikan usulan perangkaan UMK Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang. “Karena ada tiga unsur SP/SB yang tidak hadir dalam forum rapat penentuan besaran usulan UMK Kabupaten Semarang tahun 2018 yang dilaksanakan 24 Oktober 2017 di kantor Disnaker Kabupaten Semarang,” ujarnya.

Sehingga pekerja Kabupaten Semarang menolak besaran usulan UMK Kabupaten Semarang tahun 2018 ini. “Kami mendesak agar besaran UMK ini direvisi dengan memperhatikan aspirasi serikat pekerja,” tuturnya.

Ribuan massa Gempur tersebut mendatangi kantor Bupati Semarang setelah sebelumnya melakukan konsolidasi di kompleks GOR Pandanaran, Wujil. Mereka datang dengan menggunakan belasan angkutan umum dan sepeda motor.

Seperti diketahui, Dewan Pengupahan Kabupaten Semarang telah menyepakati usulan UMK Kabupaten Semarang tahun 2018 sebesar Rp 1.896.989,5. Usulan ini bahkan telah disampaikan kepada Guberur Jawa Tengah untuk disetujui.

Dibandingkan dengan besaran UMK Kabupaten Semarang tahun 2017 sebesar Rp 1.745.000, maka besaran usulan UMK kali ini mengalami kenaikan sebesar Rp 151.989,5 atau 8,7 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang, Much Riyanto mengakui, proses penentuan besaran usulan ini formulasinya mengacu PP 78/2015 tentang Pengupahan dan telah dibahas melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Semarang. “Ini sudah dibahas dengan dewan pengupahan sebelumnya,” ujar Riyanto. (ewb/ida)