PERSIAPAN PILGUB : Rakor Panwas dengan stakeholder membahas persiapan pengawasan Pilgub Jateng di Hotel Amantis, Jumat (17/11) kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERSIAPAN PILGUB : Rakor Panwas dengan stakeholder membahas persiapan pengawasan Pilgub Jateng di Hotel Amantis, Jumat (17/11) kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Banyaknya pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan di berbagai tingkatan bisa menjadi salah satu faktor partisipasi masyarakat naik turun (fluktuatif). Pasalnya, ada pemilu legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup) atau pemilihan wali kota (pilwakot), pemilihan kepala desa (pilkades), hingga pemilihan BPD maupun pemilihan RT/RW. Dikhawatirkan masyarakat jenuh sehingga ada yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Setda Pemkab Demak, AN Wahyudi di sela mengisi rapat koordinasi (Rakor) antara Panwaskab dengan stakeholder di Hotel Amantis, Jumat (17/11) kemarin. Menurutnya, selain fluktuasi partipasi pemilih karena kejenuhan warga dalam menggunakan hak pilihnya, fenomena lain yang muncul adalah seringnya perubahan regulasi atau aturan dalam pemilihan yang membuat penyelenggara pemilu kebingungan.

“Kalau ada pemilu apapun, termasuk saat ada pilkades sekalipun, aturan selalu berubah. Bahkan, aturan yang berubah itu kadang tidak nyambung dengan nalar publik,” katanya.

Dia mencontohkan, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir aturan bahwa dalam pendaftaran pilkades seorang calon kades yang semula dibatasi hanya boleh dari warga desa setempat, namun dalam perkembangannya diubah menjadi calon kades boleh dari luar desa.

“Bahkan adanya perubahan itu sempat membuat kami kaget karena aturan atau putusan MK itu berubah menjelang pilkades. Perubahan aturan seperti ini, kerap mengiringi setiap pemilihan,” katanya.

Terlepas dari dinamika seperti itu, terkait dengan Pilgub Jateng, Pemkab Demak jauh-jauh hari telah menyiapkan segala sesuatunya. “Kami siap dengan anggaran, sarana prasarana maupun personel untuk mensukseskan Pilgub Jateng tersebut,” ujar Wahyudi.

Ketua Panwaskab Demak, Khoirul Saleh menyampaikan, dalam setiap pemilihan, partisipasi masyarakat memang naik turun. Dalam pilgub 2013 partisipasi pemilih di Demak sekitar 44, 92 persen. Ini artinya lebih dari 50 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian, saat pileg 2014 partisipasi pemilih bisa mencapai 78, 01 persen dan pilpres 71,23 persen. Sedangkan, ketika Pilbup Demak pada 2015 partisipasi pemilih mencapai 67, 17 persen. “Jadi partisipasi memang fluktuatif tergantung momen pemilihannya,” ujar dia didampingi Sekretarisnya Yanto Mulyanto.

Khoirul menambahkan, untuk Pilgub 2018 nanti, panwas telah membuat indeks kerawananan. Karena itu, di wilayah mana saja potensi pelanggaran terjadi. “Kami dorong supaya Pilgub ini nanti benar-benar jujur dan adil (jurdil),” katanya. (hib/ida)