SEPI: Suasana sidang paripurna DPRD Kota Salatiga yang ditunda pelaksanaannya karena anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat minimal. (IST)
SEPI: Suasana sidang paripurna DPRD Kota Salatiga yang ditunda pelaksanaannya karena anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat minimal. (IST)

SALATIGA – Sidang paripurna DPRD Kota Salatiga dengan agenda Penandatanganan Persetujuan bersama Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Salatiga tahun 2017 – 2022 ditunda. Penundaan dilakukan, karena anggota dewan yang hadir sehingga tidak memenuhi kuorum.

Sidang paripurna dibuka sekitar pukul 09.00 WIB yang dihadiri Wali Kota Yuliyanto, Wakil Wali Kota Muh Haris, segenap pimpinan SKPD hingga para camat dan lurah. Namun saat dicek absensi, ternyata hanya ada 11 dari 25 anggota dewan yang hadir. Ketua DPRD Teddy Sulistio meminta sekwan Sri Wityowati untuk memaparkan mengenai keabsahan persidangan.

“Sesuai dengan tata tertib DPRD pasal 87, jika mengenai pembahasan persetujuan DPRD maka yang hadir setidaknya 2/3 anggota dewan atau 17 orang. Maka prosedurnya harus menunggu dua kali satu jam. Jika tidak juga kuorum maka ditunda maksimal tiga hari,” jelas Sri Wityowati.

Berdasarkan hal tersebut, Teddy yang memimpin rapat kemudian menunda hingga satu jam. Namun sampai tenggat, ternyata hanya ada tambahan satu anggota dewan yang hadir. Sehingga jumlahnya masih tetap kurang dari syarat minimal sahnya sidang. Akhirnya sidang ditunda tiga hari yakni Senin mendatang.

Anggota dewan yang terlihat hadir adalah Teddy Sulistio, Suniprat (PDIP), Fathur Rahman, Latif Nahary, Nono Rohana (PKS), Diah Sunarsasi, Supriyadi Fatkhi, Woro Indartiningrum, Suryaningsih (Gerindra), Eny Tri Yuliastuti, Sudiono (Golkar) dan yang datang menyusul adalah Budi Santoso (PKS). Dewan yang tidak datang disebutkan ada yang tengah menjalani dinas luar kota dan ada juga yang izin sakit.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, RPJMD adalah pedoman yang akan menjadi patokan dinas – dinas dalam menyusun program kerja. Jika itu tidak disepakati, maka akan kesulitan dalam menyusun program kerja yang juga memuat visi misi dari kepala daerah. “Jika nanti Senin juga tidak ada kesepakatan maka sesuai tata tertib, tetap akan diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi,” jelas Teddy Sulistio.

Sementara itu, Bagian Hukum Setda Ardiyantara menuturkan, RPJMD harus disetujui antara eksekutif dan legislatif untuk bisa dievaluasi oleh Gubernur. “Sehingga meski nanti ditunda, ya diulang lagi diajukan ke DPRD untuk dimintakan persetujuan sampai bisa dan dilanjutkan dengan diserahkan ke Gubernur,” jelas Ardiyantara. (sas/ton)