AUDIENSI : Bupati Demak HM Natsir didampingi Kasatpol PP Bambang Saptoro dan Kepala DPU Doso Purnomo menerima perwakilan PKL beraudiensi di ruang bupati, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDIENSI : Bupati Demak HM Natsir didampingi Kasatpol PP Bambang Saptoro dan Kepala DPU Doso Purnomo menerima perwakilan PKL beraudiensi di ruang bupati, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Penataan pedagang kaki lima (PKL) akan terus dilakukan. Ini diperlukan untuk menjaga kebersihan di sejumlah jalan protokol di Kota Demak.

Hal ini disampaikan Bupati Demak HM Natsir di sela menerima audiensi perwakilan PKL di ruang bupati, kemarin. Bupati menegaskan, penataan dengan cara relokasi bukanlah upaya penggusuran. Sebaliknya, relokasi PKL justru memberikan ruang berjualan yang sesuai penataan yang dilakukan Pemkab Demak.

“Para kepala sekolah yang lokasi sekolahnya berdekatan dengan jalur lambat meminta agar PKL dibersihkan dan direlokasi. Demikian pula PKL yang ada di Jalan Sultan Fatah dan kawasan Pecinan,” katanya.

Bupati menambahkan, berjualan tidak dilarang tapi bagaimana jualan tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan kebersihan kota. “Kami ingin kota ini bersih dan warga sejahtera. Namun, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu orang lain. Karena itu, PKL tetap ditata agar lebih baik,” imbuhnya.

Kepala DPU Pemkab Demak Doso Purnomo menambahkan bahwa Pemkab akan menata PKL terlebih dulu baru dibuatkan payung hukum. “Untuk perda PKL, akan dibahas dulu dengan dewan,” katanya.

Menurutnya, PKL akan direlokasi di Stadion Pancasila dan Tuntang Lama. Dalam masa transisi, PKL akan ada pendampingan dari dinas terkait. Sebelumnya, dalam audiensi, perwakilan PKL meminta agar PKL tidak direlokasi tapi hanya ditata.

“PKL di Jalan Kiai Singkil dan jalur lambat Katonsari minta ditata dan bukan direlokasi. Sedangkan, PKL di Pecinan minta tambahan waktu untuk berjualan,” kata Ketua PKL Adem Ayem Katonsari, Ahmad Zaini.

Mereka juga berharap jika ada relokasi agar diberitahu sehingga dapat persiapan. Selain itu, mereka minta dibuatkan payung hukum. (hib/ida)