80 Persen Kendaraan Langgar Batas Tonase

Kurang Lahan, Tilang Tidak Maksimal

185
HARUS ANTRE : Keterbatasan lokasi parkir truk yang melanggar batas tonase di Jembatan Timbang Subah Batang, Jumat (17/11) kemarin. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG)
HARUS ANTRE : Keterbatasan lokasi parkir truk yang melanggar batas tonase di Jembatan Timbang Subah Batang, Jumat (17/11) kemarin. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau dulu dikenal dengan Jembatan Timbang Subah Batang mengeluhkan kurangnya lahan dan sumber daya manusia (SDM). Akibatnya, dalam pelaksanaan tilang maupun sita barang, tidak bisa dilakukan secara maksimal.

“Area kami kecil, sangat kurang untuk parkir. Sehingga tindakan tilang tidak bisa maksimal,” kata Kepala UPPKB Subah, Arif Munanda, Jumat (17/11) kemarin.

Menurutnya, sejak dibuka kendaraan bersumbu dua, ternyata mendominasi pelanggaran di tempatnya. Rata-rata di UPPKB Subah memberikan surat bukti pelanggaran (tilang) 80 angkutan barang per hari dengan menyesuaikan tingkat pelanggaran dan muatan kendaraan yang dibawa oleh para sopir.

“Hampir sebagian besar angkutan barang yang melintas di jembatan timbang melanggar batas tonase. Hanya saja, pelanggaran lebih didominasi oleh kendaraan bersumbu dua,” katanya lagi.

Namun UPPKB Subah, kata dia, tidak mungkin menahan muatan kendaraan karena tempat parkir belum memadai. “Sementara ini, kami hanya memberikan surat tilang dan tidak menahan muatan barang karena tempat parkir maupun gudang penyimpanan belum memadai,” katanya.

Disebutkan, bahwa rata-rata angkutan barang yang melintas di Jembatan Timbang Subah mencapai 1.000 kendaraan per hari dengan jumlah pelanggaran mencapai 60 persen. Namun belum bisa menahan kendaraan, karena dikhawatirkan menimbulkan kemacetan.

Terbukti, saat Jawa Pos Radar Semarang ikut memperhatikan, baru tiga truk berhenti di dekat jembatan timbang karena harus bayar tilang. Hal itu, langsung menimbulkan kemacetan. Untuk itulah, Arif berharap Kementerian Perhubungan dapat menyediakan tempat parkir kendaraan yang melanggar batas tonase.

“Sebenarnya, tanah lokasi untuk parkir sudah ada. Hanya saja, tanah tersebut masih milik warga sehingga harus dibeli. Kemenhub sendiri saat ini, belum ada dana. Kemungkinan akan dianggarkan tahun depan,” katanya.

Sementara itu, salah satu sopir yang terkena tilang, Widadi mengakui dirinya membawa muatan barang melebih batas tonase sehingga dihentikan oleh petugas jembatan timbang. Kendati begitu, barang bawaannya tidak disita, karena tidak ada ruangan untuk menyita barang.

“Kami membawa muatan barang melebihi batas tonase. Akan tetapi, setelah diperiksa oleh petugas, kami disuruh melanjutkan perjalanan,” kata Sopir angkutan bersumbu dua ini. (han/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here