Status Sosial Media sebagai Alat Bukti Perdata

592

Ibu Dini S Purwono yang saya hormati, saya punya pertanyaan singkat. Apakah tulisan status pada sosial media seperti Facebook dan Twitter bisa sebagai alat bukti kasus perdata? Kalau bisa, masuk ke dalam alat bukti apa? Terima kasih atas penjelasannya.
Naura Izzatunnisa, Ungaran

081225567xxx

JAWABAN:
Ibu Naura yang saya hormati. Secara umum, informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan.  Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19/2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan dengan jelas bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa informasi yang dimuat dalam akun sosial media dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Meskipun di satu sisi setiap orang memiliki kebebasan berekspresi, namun di sisi lain setiap orang juga harus berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya dalam bentuk apapun di muka umum dan memastikan bahwa ucapan atau pendapatnya  tersebut tidak masuk ke dalam kategori “ujaran kebencian”, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik.

Secara umum, ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Secara hukum ucapan kebencian adalah dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan.

Di Indonesia, pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai ujaran kebencian terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310 dan Pasal 311. Kemudian Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Anti Diskriminasi).

Kita akan lihat secara singkat apa saya yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dan sanksinya.
Pasal 156 KUHP: menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun atau denda maksimum Rp 4.500 (catatan: nilai denda ini akan disesuaikan oleh hakim dengan memperhatikan nilai mata uang pada saat ini).

Pasal 157 KUHP: menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung permusuhan, kebencian atau penghinaan diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 6 bulan atau denda maksimum Rp 4.500.
Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP: menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal diancam dengan pidana penjara maksimum 9 bulan atau denda maksimum Rp 4.500. Jika hal tersebut dlakukan dengan tulisan dan gambaran yang dipertunjukan di  muka umum, maka diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan atau denda maksimum Rp 4.500.

Pasal 311 KUHP: apabila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang ia tuduhkan adalah benar, namun yang bersangkutan tidak membuktikannya, maka ini dianggap fitnah dan diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: mendistirbusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar.

Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE: menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok atas dasar SARA diancam dengan pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar.
Pasal 16 UU Anti Diskriminasi: menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.  Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)

Pertanyaan seputar permasalahan hukum perdata, pidana, waris, perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS/WA 081 228 87287.