KECEWA : Tri Haryono saat menyampaikan kekeselannya kepada BPN dan Kementrian Perhubungan, karena agendanya selalu sosialisasi namun tak pernah realisasi. Hal itu disampaikan dalam pertemuan di kantor Kecamatan Semarang Utara, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KECEWA : Tri Haryono saat menyampaikan kekeselannya kepada BPN dan Kementrian Perhubungan, karena agendanya selalu sosialisasi namun tak pernah realisasi. Hal itu disampaikan dalam pertemuan di kantor Kecamatan Semarang Utara, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG– Sosialisasi pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalur ganda Kereta Api Lintas Semarang Tawang-Bojonegoro dan Lintas Pekalongan–Semarang, yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang di kantor Kecamatan Semarang Utara terhadap 22 warga RW 2 Bulu Lor, Kamis (16/11), tampaknya sia-sia.

Pasalnya warga mengaku kecewa karena tak kunjung memperoleh keadilan dan hak ganti rugi, setelah empat tahun lebih pembangunan rel ganda PT Kreta Api Indonesia (KAI) dari awal dibuat hingga sudah beroperasi, semuanya pertemuannya dianggap hanya seremonial belaka.

“Pertama mari kita tutup bersama masa lalu dan buka lembaran baru. Tapi jujur kami sudah jenuh dan capek, mohon maaf tentunya bapak-bapak belum paham mengenai masalah kami, setiap kali acara hanya sosialisasi, namun tak pernah realisasi ganti rugi,” kata Koordinator warga Bulu Lor, Tri Haryono dalam forum tersebut.

Dia mengaku sempat bersurat ke Gubernur Jateng dan sudah diberi tanggapan agar PT KAI memperbaiki rumah warga, namun sampai saat ini lahan warga saja belum diganti dan tidak ada jawaban dari balai tehnik maupun PT KAI. Menurutnya, yang ada hanya datang mengukur dan mencatat kerusakan rumah warga namun tak ada tindak lanjut nyata. Ia juga bersyukur sampai sekarang perjuangan warga masih ada yang bersedia mendampingi yakni DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Theodorus Yosep Parera.

“Sampai 4 tahun nggak ada kejelasan. Dulu isunya sertifikat tapi juga omong kosong. Kami itu cuma meminta ganti rugi harus segera dicairkan dan sertifikat lahan juga harus diserahkan, dulu sempat ada pertemuan tapi sayang agenda terbalik, seolah ada perbaikan. Kalau sosialisasi saja omong kosong rel ganda itu sudah selesai dan berakhir per 31 Mei 2014,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor BPN Semarang, Sriyono mengaku, kalau pihaknya datang dengan format baru, tim baru dan aturan baru. Dia juga berjanji setelah pertemuan itu, akan ditindak lanjuti inventarisasi dan indentifikasi sesuai proses saat ini. Sehingga pihaknya akan mendata sesuai kondisi reel saat ini. Nantinya hasilnya akan di umumkan supaya warga yang memiliki tanah, bangunan, tanaman dan lainnya bisa cek kembali, sehingga bisa disesuaikan dengan aslinya.

“Jadi supaya bisa direvisi sesuai yang dimiliki pemilik. Nanti baru diserahkannke tim appraisal independen, jadi bukan kami. Yang jelas tim kami akan data ulang, semua warga ndak usah khawatir, nantinya apabila tanah yang ditempati mana tau masih sisa dan masih dimungkinkan dimohonkan sertifikat, kami bantu pengurusanmya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, setelah membaca putusan kasus tersebut, ada satu lagi langkah upaya hukum yang bisa diajukan warga, yakni ada bukti baru dan ada kekhilafan hakim. Pihaknya melihat ada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan warga.

“Seharusnya tidak memiliki sertifikatpun kalau warga bayar PBB, maka sudah sudah bisa dikatakan sebagai penghuni. Bagaimanapun, sudah seharusnya, seluruh aparatur pemerintahan wajib melayani rakyat,” sebutnya. (jks/zal)