AUDIENSI : Perwakilan kiai dan pengurus NU Kabupaten Kendal melakukan audiensi dengan DPRD Kendal, Rabu (15/11) kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDIENSI : Perwakilan kiai dan pengurus NU Kabupaten Kendal melakukan audiensi dengan DPRD Kendal, Rabu (15/11) kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL–Tunjangan untuk guru madrasah diniah (Madin) hingga saat ini belum juga diturunkan. Hal itu yang mendorongt puluhan kiai dari berbagai organisasi di bawah bendera Nahdhatul Ulama (NU), seperti Pengurus Cabang NU  (PCNU) Kendal, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif  Kendal, dan Persatuan Guru NU (Pergunu) Kendal,mengadakan audiensi dengan DPRD Kendal, Rabu (15/11) kemarin. Mereka mendesak agar anggaran Madin segera diturunkan.

Ketua PCNU Kendal KH M Danial Royyan mengatakan jika desakan tersebut dilakukan lantaran anggaran untuk memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tersebut sama sekali belum terkover di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal tersebut dikarenakan, pembahasan KUAPPAS kemungkinan lebih dulu diterbitkannya Perpres ini. “Ada regulasinya, jadi anggota DPRD Kendal bisa mengabulkan desakan yang kami lakukan,” katanya kemarin.

Ia menerangkan, sebagai wakil rakyat, para anggota dewan ini bisa memperjuangkan desakan tersebut. Pasalnya, saat masa kampanye dulu, Bupati terpilih saat ini, sempat memberikan janji akan memberikan tunjangan kepada guru Madin setiap bulannya Rp 200 ribu bisa jadi Rp 300 ribu. “Akan tetapi, hal itu terkendala tidak adanya pemikiran, pengusulan supaya masuk ke APBD,” ucapnya.

Menurutnya, kendala lainnya adalah gagalnya Pemkab Kendal dan DPRD Kendal untuk mengesahkan peraturan daerah (Perda) tentang Madin. Padahal Presiden sudah menerbitkan Perpres nomor 87 tahun  2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. “Harusnya dari Perpres itu diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Dalam Perpres tersebut, lanjut Danial mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ia pun menuntut agar anggota dewan bisa secepatnya mengesahkan yang dianggarkan oleh Pemkab Kendal dan DPRD pada tahun 2018 mendatang. “Saya berpesan tahun depan harus beres, masalah Index/Perda diserahkan kepada dewan. Ini hanyalah masukan-masukan,” paparnya.

Sementara Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan jika pihaknya menerima usulan dari para kiai dalam audiensi tersebut. Berdasar Pasal 15 tunjangan guru Madin boleh dibiayai oleh pemerintah daerah APBD, maupun APBN.  “Akan tetapi harus ada teknisnya, bagaimana cara pemberiannya, jumlahnya berapa, itu harus ada kesepakatan bentuknya seperti apa. Mungkin bisa dalam bentuk kegiatan, jadi kalau dimasukkan di APBD 2018  boleh, bahkan APBN pun juga bisa,” bebernya.

Dihubungi terpisah Bupati Kendal, Mirna Anissa mengaku jika dirinya tidak masalah terkait desakan dari para kyai yang meminta tunjangan Madin bisa segera direalisasikan. “Pada dasarnya saya tidak masalah, sepanjang tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku,” ujarnya. (den/ida)