Korupsi APBDes, Kades Divonis 1 Tahun 2 Bulan

634

KEBUMEN— Kades Kebakalan, Kebumen, Sunaryo, divonis bersalah, dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan, pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (14/11) malam. Vonis dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Aloysius Prihartono Bayu Aji.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kebumen Pramono, Budi Santoso, menyampaikan, selain vonis penjara, Sunaryo juga didenda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sunaryo juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 35.416.640 subsidair 2 bulan penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa merima. “Sedangkan JPU yang diwakili Himawan, menyatakan pikir-pikir,” ungkap Budi Santoso, kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/11) kemarin.

Vonis yang diterima Sunaryo, lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, jaksa menuntut Sunaryo 2 tahun penjara, pidana denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 35.416.640 juta, subsidair 6 bulan penjara. JPU menilai, terdakwa menyebabkan kerugian negara Rp 108.966.034 juta, namun sudah mengembalikan Rp 73.549.394.

Di tempat terpisah, Kajari Kebumen, Erry Pudyanto Marwantono mengimbau para kades tidak lagi menyalahgunakan APBDes. Kasus yang menjerat Kades Kebakalan, merupakan pembelajaran bagi kades lain, agar bersungguh-sungguh mengelola Dana Desa dengan baik, tertib administrasi, dan tertib anggaran. Kajari meminta masyarakat dan Pemkab melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa. “Saya juga berharap perkara ini menjadi yang pertama dan terakhir yang terjadi di Kebumen. Tidak boleh ada penyimpangan, apalagi Dana Desa digunakan untuk kepentingan pribadi.”

Seperti diberitakan, Sunaryo menjadi terdakwa setelah Kejari Kebumen mengantongi alat bukti kerugian negara Rp 108 juta dari APBDes Kebakalan tahun 2014 sebesar Rp 333.228.229. Juga tahun 2015 sebesar Rp 661.748.967. Dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Provinsi (Banprov), dan Bagi Hasil Retribusi dan Pajak.

Menurut JPU, terdakwa bersalah dan secara sah serta meyakinkan menyalahgunakan APBDes Kebakalan. Untuk itu, JPU menuntut terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1, 2, 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti, Selasa (14/11) lalu, mengumpulkan puluhan kepala desa yang berada di Kecamatan Ambal dan Mirit. Kapolres didampingi pejabat utama, Kapolsek Mirit, perwakilan TNI, dan Plt Camat Mirit Kotib. Mereka menyosialisasikan nota kesepahaman antara Polri, Mendagri, dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal tentang ikutnya Polri mengawasi Dana Desa.

Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti melalui Kassubag Humas AKP Willy Budiyanto mengatakan, peran Polri dalam pengawasan Dana Desa mulai dari perencanaan. Ia berharap, pascasosialisasi ini, masyarakat desa mengetahui rencana penggunaannya dan apa yang sudah dikerjakan. “Dengan adanya pengawasan berlapis, mudah-mudahan program yang sudah tercantum dalam APBDes tidak ada penyimpangan lagi.” (jpg/isk)