SEMARANG – DPRD Jateng terus mengebut penyelesaian Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  Sebab, Raperda itu sudah sangat dibutuhkan agar penataan desa di Jateng bisa semakin optimal. Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan, salah satunya, dengan pembentukan BUMDes. Selain itu, pasar desa harus diperhatikan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Irna Setiawati, mengatakan, usulan raperda itu didasarkan atas kondisi pembangunan dan potensi di desa. Selama ini masih banyak desa yang belum mandiri sehingga perekonomian sulit bertumbuh.

“Untuk itu, pembangunan di desa perlu dipercepat. Hal itu dilihat dengan resources yang ada di tiap desa,” katanya saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Perda pemberdayaan desa/kelurahan sangat mendesak diselesaikan. Hal itu sangat penting, agar bisa terjadi percepatan pembangunan di desa/kelurahan di Jateng. Karena selama ini, masyarakat di desa-desa khususnya, masih belum banyak terlibat dalam pembangunan nasional. Desa memiliki potensi besar dan history yang kuat. “Kami ingin agar pemberdayaan masyarakat di desa bisa lebih cepat. Dan Raperda ini nanti bisa menjadi payung hukumnya untuk acuannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, acuan dari pemberdayaan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 43. Tujuan memberdayakan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. “Apalagi sekarang desa sudah mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan adanya dana desa,” ujarnya.

Sekda Jateng, Sri Puryono mengatakan pemprov menyambut baik usulan raperda itu karena ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan desa di Jateng. Pemberdayaan dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDesa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lainnya. Yang semuanya dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. “Dengan adanya peraturan daerah itu, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” katanya. (fth/zal)