Baleg Usulkan Konsep Hybrid RUU Penyiaran

393
POLEMIK: Sekjen ATVSI Neil Tobing memberikan paparan dihadapan ratusan mahasiswa Fisip Undip, dalam kegiatan diskusi terbuka RUU Penyiaran, di Auditorium Fisip Undip, Tembalang, Rabu (15/11). (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)
POLEMIK: Sekjen ATVSI Neil Tobing memberikan paparan dihadapan ratusan mahasiswa Fisip Undip, dalam kegiatan diskusi terbuka RUU Penyiaran, di Auditorium Fisip Undip, Tembalang, Rabu (15/11). (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran masih mandek hingga saat ini. Salah satunya mengacu pada konsep single mux yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI dianggap berpotensi mengembalikan era otoritarian. Tak hanya itu, beberapa kalangan akan merugikan pelaku industri hingga masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pandangan antara Komisi I dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki otoritas untuk melakukan harmonisasi ketika RUU yang diusulkan oleh pengusul bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

“Dalam usulan, dunia penyiaran dikelola oleh satu lembaga baru, ini bertentangan dengan UU lain khususnya terkait persaingan usaha. Maka kami sebagai Baleg, melakukan harmonisasi. DPR juga harus memegang 3 prinsip dasar,” ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, ditemui dalam kegiatan diskusi publik Gonjang-Ganjing Revisi RUU Penyiaran, di Auditorium Fisip Undip, Tembalang, Rabu (15/11).

Ketiga prinsip dasar tersebut adalah DPR tidak boleh mengeluarkan UU yang mematikan hak-hak hidup daripada masyarakat lainnya dan DPR tidak boleh melahirkan UU yang sifatnya diskriminatif. Terakhir, DPR tidak boleh membuat UU yang bertentangan dengan konstitusi negara. Jika ketiganya diperhatikan, maka keadilan bisa terasa.

“Sekarang ini Baleg lebih progresif. Kalau itu tetap dipertahankan single mux, maka itu akan terjadi kanalisasi dikelolah oleh satu lembaga, ini akan membentuk monopoli baru. Padahal yang dipersoalkan publik saat ini kan, swasta melakukan monopoli frekuensi,” ujarnya.

Firman menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi terhadap lembaga-lembaga yang sudah eksisting, efektif dan efisien atau tidak. Kaitannya dengan perancangan UU Penyiaran yang baru ini, pihaknya mengusulkan konsep Hybrid.

Dimana, LPP TVRI dan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang merupakan pemegang IPP Multipleksing eksisting mengelola frekuensi dan infrastruktur digital untuk keperluan internal dan/atau penyewa.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Neil Tobing mengatakan, pihaknya mendukung diterapkannya sistem multipleksing dengan cara multi mux. Karena secara model bisnis digital terdapat beberapa kelemahan seperti harga sewa yang tak kompetitif, jika hanya dikontrol oleh operator dan lembaga penyiaran swasta tak memiliki porsi tawar.

Sebab, konsep single mux dianggap menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat karena terjadi posisi yang dominan yakni dikuasai satu operator.

“Industri penyiaran harus dilindungi karena investasi sudah triliunan. Ada empat stasiun tv yang pernah masuk proses PKPU supaya mereka survive. Kenapa RUU penting bagi mereka, industri yang sudah dibangun susah payah ini harus dilindungi,” jelas Neil.(tsa/zal)