Awasi ASN-TNI-Polri Terlibat Politik Praktis

467

SEMARANGPanitia Pengawas Pemilu Kota Semarang mengingatkan para petahana gubernur, bupati maupun wali kota yang mencalonkan kembali, maka harus mengajukan cuti. Gubernur mengajukan cuti ke Mendagri, sedangkan bupati/wali kota mengajukan cuti ke gubernur.  Panwas juga memberi ‘warning’ keras agar jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri yang berpolitik praktis. Mereka tidak boleh memakai atribut parpol, tidak boleh ikut kampanye, dan tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan politik.

“Pejabat negara harus netral. Gubernur, bupati maupun wali kota dilarang untuk melakukan mutasi pejabat minimal 6 bulan sebelum pilkada, serta dilarang menggunakan anggaran untuk kegiatan politik. Kalau petahana melanggar bisa dilakukan diskualifikasi,” terang Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Panwas Kota Semarang, Nining Susanti, saat melakukan sosialisasi pengawasan pemilu bersama stakeholder di Noormans Hotel Semarang, Rabu (15/11).

Dikatakan, pihaknya memastikan bahwa ASN-TNI-Polri harus netral dan tidak boleh memasuki kegiatan politik praktis. Pihaknya melakukan pengawasan dengan cara mengamati, menilai terhadap perilaku, tindakan, syarat, prosedur dalam memastikan sesuai regulasi. “Penyelesaian sengketa dipastikan subjek, yakni antara peserta pemilu dan antarpeserta pemilu dengan penyelenggara pemilu,” katanya.

Dijelaskannya, netralitas ASN-TNI-Polri sesuai pasal 70-71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meliputi pejabat BUMD-BUMN, ASN, Polri, TNI.

“Penekanan materi yang bisa saya tekankan adalah proses hajatan demokrasi (Pilgub-Pilpres-Pileg) sebagai agenda negara. Maka harus disukseskan. Spirit regulasi kepemiluan adalah pencegahan secara masif, sosialisasi, menyarankan, menasehati, dan lain-lain. Ketika pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka penindakan bisa dilakukan penanganan pelanggaran administrasi ke instansi induk, pelanggaran pidana ke instansi penegak hukum yakni polisi. Sedangkan pelanggaran kode etik ke instansi berwenang,” bebernya.

Perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Semarang Joko Hartono, mengatakan, ASN dituntut untuk netral. Namun tetap memiliki hak pilih sebagai warga negara. Sedangkan TNI-Polri yang masih aktif tidak memiliki hak pilih, namun istri dan keluarga TNI-Polri memiliki hak pilih. “ASN memiliki hak pilih, tapi di sisi lain harus netral. Larangan bagi ASN dijelaskan dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ada kriteria sanksi-sanksi yakni ringan, sedang dan berat,” katanya dalam penyuluhan yang juga menghadirkan narasumber dosen UNISBA Surakarta, Muladi. (amu/aro)