33 C
Semarang
Minggu, 27 September 2020

Awasi ASN-TNI-Polri Terlibat Politik Praktis

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

SEMARANGPanitia Pengawas Pemilu Kota Semarang mengingatkan para petahana gubernur, bupati maupun wali kota yang mencalonkan kembali, maka harus mengajukan cuti. Gubernur mengajukan cuti ke Mendagri, sedangkan bupati/wali kota mengajukan cuti ke gubernur.  Panwas juga memberi ‘warning’ keras agar jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri yang berpolitik praktis. Mereka tidak boleh memakai atribut parpol, tidak boleh ikut kampanye, dan tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan politik.

“Pejabat negara harus netral. Gubernur, bupati maupun wali kota dilarang untuk melakukan mutasi pejabat minimal 6 bulan sebelum pilkada, serta dilarang menggunakan anggaran untuk kegiatan politik. Kalau petahana melanggar bisa dilakukan diskualifikasi,” terang Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Panwas Kota Semarang, Nining Susanti, saat melakukan sosialisasi pengawasan pemilu bersama stakeholder di Noormans Hotel Semarang, Rabu (15/11).

Dikatakan, pihaknya memastikan bahwa ASN-TNI-Polri harus netral dan tidak boleh memasuki kegiatan politik praktis. Pihaknya melakukan pengawasan dengan cara mengamati, menilai terhadap perilaku, tindakan, syarat, prosedur dalam memastikan sesuai regulasi. “Penyelesaian sengketa dipastikan subjek, yakni antara peserta pemilu dan antarpeserta pemilu dengan penyelenggara pemilu,” katanya.

Dijelaskannya, netralitas ASN-TNI-Polri sesuai pasal 70-71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meliputi pejabat BUMD-BUMN, ASN, Polri, TNI.

“Penekanan materi yang bisa saya tekankan adalah proses hajatan demokrasi (Pilgub-Pilpres-Pileg) sebagai agenda negara. Maka harus disukseskan. Spirit regulasi kepemiluan adalah pencegahan secara masif, sosialisasi, menyarankan, menasehati, dan lain-lain. Ketika pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka penindakan bisa dilakukan penanganan pelanggaran administrasi ke instansi induk, pelanggaran pidana ke instansi penegak hukum yakni polisi. Sedangkan pelanggaran kode etik ke instansi berwenang,” bebernya.

Perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Semarang Joko Hartono, mengatakan, ASN dituntut untuk netral. Namun tetap memiliki hak pilih sebagai warga negara. Sedangkan TNI-Polri yang masih aktif tidak memiliki hak pilih, namun istri dan keluarga TNI-Polri memiliki hak pilih. “ASN memiliki hak pilih, tapi di sisi lain harus netral. Larangan bagi ASN dijelaskan dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ada kriteria sanksi-sanksi yakni ringan, sedang dan berat,” katanya dalam penyuluhan yang juga menghadirkan narasumber dosen UNISBA Surakarta, Muladi. (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Jateng Bantu Rohingya Rp 256 Juta

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng menyerahkan bantuan yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai lembaga di Jateng, untuk masyarakat Rohingya Myanmar. Yakni, berupa uang tunai sebesar Rp...