Monitoring Kegiatan Pembangunan Fisik dan Matangkan Perencanaan

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang Setujui APBD P 2017

120
SAH: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno MM bersama Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP usai rapat paripurna persetujuan APBD P 2017, kemarin malam. (HUMAS DPRD KAB. MAGELANG)
SAH: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno MM bersama Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP usai rapat paripurna persetujuan APBD P 2017, kemarin malam. (HUMAS DPRD KAB. MAGELANG)

DPRD Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017, kemarin malam.

RAPAT yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Drs Soeharno MM, memberikan sejumlah catatan dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Magelang itu, pada umumnya menyetujui semua rancangan APBD 2017. Meski ada beberapa catatan yang harus dilakukan oleh Pemkab Magelang dalam pelaksanaan APBD P 2017.

Wakil Ketua DPRD Soeharno MM mengatakan, tidak ada perubahan terhadap angka-angka yang ada dalam APBD. Hanya ada pergeseran dana BOS yang semula masuk ke Rekening Pendapatan Hibah, menjadi masuk ke Rekening Lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, kata dia, ada beberapa saran yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Magelang. Di antaranya, Pemkab Magelang diminta mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Untuk pembahasan APBD, diharapkan memperhatikan aturan yang sudah ada. Serta memperhatikan waktu pembahasannya. Keterlambatan, hendaknya tidak selalu diulang-ulang,” kata dia.

Soeharno menambahkan, Badan Anggaran memandang perlunya perencanaan yang lebih matang, lebih cermat , dan lebih baik terhadap seluruh penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. “Kita harapkan harus lebih baik. Karena setiap tahun, kita melihat perencanaan tidak begitu matang, sehingga selalu ditemui adanya perencanaan ulang di tengah-tengah kegiatan.”

Soeharno menambahkan, dalam APBD Perubahan 2017, praktis hanya ada waktu satu bulan untuk melakukan proses kegiatan. Untuk itu, pihaknya berharap semua kegiatan diawasi dengan baik. “Untuk kegiatan-kegiatan fisik yang pelaksanaannya menggunakan anggaran perubahan, meski penunjukan langsung, kami minta agar semua kepala SKPD selalu memonitor secara terus-menerus sampai kegiatan tersebut selesai.”

Masih menurut Soeharno, jika Pemkab Magelang mendapatkan tambahan anggaran yang turunnya setelah RAPBD ditetapkan, maka harus menggunakan peraturan kepada daerah sebagai syarat dan dasar pelaksanannya. “Dan harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD, dengan melaporkan realisasi anggaran dan dilaporkan pada saat pembahasan RAPBD berikutnya,” kata Soeharno. Terkait bantuan keuangan desa, Soeharno meminta pemerintah daerah membagun komunikasi yang baik dan transparan dengan masyarakat. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa diadu domba.

Rapat paripurna juga menyepakati pendapatan di Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 2,3 triliun. Rinciannya, PAD Rp 399,4 miliar, Dana Perimbangan Rp 1,4 triliun; dan Penerimaan Lain-Lain yang Sah Rp 476,7 miliar.

Sedangkan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2,8 triliun. Di antaranya, untuk Belanja Tidak Langsung, yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 970 miliar, Belanja Hibah Rp 40,3 miliar, Bansos Rp 44,3 miliar, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan pemerintah desa: Rp 13,8 miliar. Kemudian, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp 484,3 miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 33,2 miliar.

Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai Rp 97,4 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp 491,2 miliar, dan Belanja Modal Rp 665 miliar. Terdapat devisit Rp 483 miliar yang kemudian ditutup dari pembiayaan daerah. Sehingga sisa anggaran diprediksi Rp 0. “Kita berharap APBD Perubahan 2017 bisa segera dilaksanakan dan dilakukan pengawasan dengan ketat, sehingga kegiatan benar-benar berkualitas dan mampu dirasakan masyarakat.” (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here