Minta Transportasi Online Dihilangkan

143

SEMARANG  – Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) Jateng menyatakan keresahannya atas menjamurnya transportasi umum online. Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi terhadap transportasi online. Sebab berdampak mematikan usaha angkutan umum. Di Kota Semarang misalnya dari 285 armada Karangayu-Penggaron sekarang hanya sekitar 100 armada yang beroperasi.

Ketua FKAU Jateng, Sumitro mengatakan, selama ini transportasi umum online tersebut beroperasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah. Ia menilai, dengan tidak adanya izin itu, transportasi umum online telah mengambil keuntungan ilegal. “Ini jelas sangat merugikan angkutan umum seperti bus kota dan angkot yang selama ini telah memiliki izin beroperasi resmi,” katanya saat beraudiensi dengan Komisi D DPRD Jateng, kemarin.

Ia menambahkan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap transportasi online. Harusnya transportasi online dihilangkan karena beroperasi tanpa izin. Di Kota Semarang misalnya sejauh ini pemkot belum mengeluarkan izin. Masalahnya ada Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang efektif berlaku mulai 1 November 2017 yang memperbolehkan plat hitam untuk mengangkut orang. “Seharusnya, transportasi umum online itu hanya mengangkut barang dan bukan orang. Kami berharap dihilangkan taksi online,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengapresiasi sikap pengelola bus kota, taksi, dan angkot. Karena, selama ini telah sanggup menahan diri dan tidak bergejolak saat menyikapi menjamurnya transportasi online. Pihaknya masih mengkritisi Permenhub 108/2017 karena bisa memicu gejolak. “Kami pasti akan membahas masalah ini, kemudian menyampaikan hal tersebut, baik ke gubernur maupun ke DPR,” katanya.

Kebijakan taksi online langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, daerah tetap harus memberikan rekomendasi atau poin-poin penting yang terjadi. “Tupoksinya memang di pusat, tapi daerah tetap harus memberikan rekomendasi dengan berbagai persoalan yang ada di daerah,” tambahnya. (fth/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here