Keluarga Kunci Membangun Masyarakat

99
JOGET BERSAMA : Rektor Untag Semarang Dr. Drs. Supano, M.Si, (kiri), Dekan Undiknas Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda SH. MM.MY dan Dekan Fakultas Hukum Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum. (John waheed/jawa pos radar semarang)
JOGET BERSAMA : Rektor Untag Semarang Dr. Drs. Supano, M.Si, (kiri), Dekan Undiknas Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda SH. MM.MY dan Dekan Fakultas Hukum Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum. (John waheed/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Perubahan undang-undang sistem pidana peradilan anak di provinsi Bali dengan menggunakan hukum adat masih berlaku dan keberadaannya telah mengakomodir perlindungan anak itu sendiri. Sehingga ada keunikan yakni pada rasa takut dari masyarakat dari sisi hukuman berupa denda-denda yang ada.

“Sebenarnya masyarakat itu terlibat dalam delik aduan sehingga kalau tidak ada pengaduan dari masyarakat dianggap tidak ada,” ungkap Dekan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) yang juga Ketua Perdiknas Denpasar Bali, Dr. A.A.A. Ngr. Tini Rusmini G. dalam seminar nasional “Penerapan Sanksi Kebisri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual kepada Anak” di kampus Untag, Bendan Dhuwur, kemarin.

Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Untag Semarang Dr. Drs. Supano, M.Si, Dekan Fakultas Hukum Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum, Dekan Undiknas Denpasar Bali, Dr. AAA Ngurah Sri Rahayu dan dekan Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda SH. MM.MY, Dr Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH, M.Hum dan Krismiyarsi SH. M.Hum.

Lebih lanjut Tini Rusmini menambahkan itulah sebenarnya ruh dari undang-undang sistem peradilan pidana anak. Untuk itu Kementerian PPIA membentuk deputi partisipasi masyarakat karena masyarakatlah yang harus aktif untuk terlibat bagaimana melindungi anak. “Untuk itu masyarakat harus aktif dalam penegakan hukum ,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, seberapa besar hukum adat di Bali, menurutnya hampir dari kegiatan-kegiatan seluruh aktifitas dari masyarakat mengacu pada hukum adat masing-masing. Dan di Bali terdapat 1.488 desa pekraman yang berbeda.

Bahkan hal itu dapat dijadikan contoh untuk Indonesia. Yaitu ketika undang-undang diperlakukan sama tetapi bagaimana mempersiapkan SDM untuk mampu menerjemahkan itu berbeda.

Sementara itu Rektor Untag Semarang, Dr. Drs. Supano, M.Si, mengatakan kegiatan ini merupakan aplikasi dari MoU yang telah dilakukan dan wujud nyata dari kegiatan MoU tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah mendidik anak dengan baik dan benar.Sehingga kalau anak cucu dididik dengan baik dan benar maka tidak ada penjara di dalamnya.  “Jadi itu semua berawal dari kita sendiri yakni internal keluarga dan kuncinya adalah dari keluarga masing-masing menyakinkan membangun kesadaran mulai dari keluarga kita sendiri,” imbuhnya. (hid/sct/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here