Kades Diminta Tak Pegang Dana Desa

99
SOSIALISASI: Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding dalam acara sosialisasi peraturan desa di Hotel Aliyana Temanggung, kemarin. (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)
SOSIALISASI: Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding dalam acara sosialisasi peraturan desa di Hotel Aliyana Temanggung, kemarin. (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)

TEMANGGUNG—Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa-desa, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2015, pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 sebesar Rp 46,9 triliun dan 2017 Rp 60 triliun.

“Total 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Jika dirata-rata, pada 2015 masing-masing desa mendapatkan Rp 280 juta, 2016 Rp 634 juta dan 2017 masing-masing desa menerima Rp 800 juta,” ucap Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemesdes PDTT), M. Fachri dalam acara sosialisasi peraturan desa di Hotel Aliyana Temanggung, Selasa (14/11) kemarin. Fachri melanjutkan, berdasarkan pantauan pihaknya, serapan Dana Desa cukup baik. Hanya saja, masih dominan untuk pembangunan infrastruktur (fisik) daripada pemberdayaan warga.

Sejauh ini, yang banyak dilakukan di beberapa daerah, 85 persen untuk pembangunan fisik. Sisanya, 15 persen untuk pemberdayaan. “Sebenarnya tidak ada aturan baku terkait persentasenya, menyesuaikan saja kondisi dan kebutuhan. Sebab, masing-masing daerah tak sama kondisinya.”

Anggota Komisi III DPR RI, Abdul Kadir Karding ingin memastikan bahwa Dana Desa benar-benar sampai dan terkelola dengan baik. Ia meminta kepada penegak hukum, Kapolres dan Kajari lebih mengutamakan komunikasi serta mengutamakan pencegahan. “MoU Menteri Desa, Mendagri dan Kapolri adalah untuk mengawasi penggunaan Dana Desa, agar tidak terjadi penyelewengan, bukan untuk menakut-nakuti,” ucap Karding.

Ketua Fraksi PKB MPR RI itu melanjutkan, mengingat regulasi yang selalu berubah-ubah dan rumit, maka perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kades beserta perangkatnya. “Saya mendorong Kemendagri dan Kemendes PDTT untuk memperbanyak program atau kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas perangkat desa.”

Kapolres Temanggung AKBP Maesa Soegriwo meminta para Kades dan perangkat tidak berprasangka buruk pada personel Babinkamtibmas yang meminta data perencanaan hingga laporan Dana Desa untuk keperluan pengawasan.

“Memang Babinkamtibmas saya perintahkan untuk bisa kerja sama yang baik dengan kepala desa dan perangkat soal implementasi Dana Desa. Jadi, para Kades jangan takut. Petugas kami siap melakukan pendampingan dan pengawasan.”

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Fransisca meminta kepada para Kades dan perangkat desa untuk menggunakan Dana Desa sesuai aturan. “Kades jangan pegang uang (Dana Desa), yang pegang biar Bagian Keuangan saja. Dalam menyusun program, Kades juga harus rembugan dengan melibatkan perangkat desa dan stakeholder desa.” (san/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here