Anggarkan DD Untuk Kampung KB

115
INTEGRASI KAMPUNG KB : Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Ir Ali Mahir bersama narasumber dari BKKBN saat kegiatan integrasi kampung KB di Desa Merak, Kecamatan Dempet, Senin (13/11). (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
INTEGRASI KAMPUNG KB : Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Ir Ali Mahir bersama narasumber dari BKKBN saat kegiatan integrasi kampung KB di Desa Merak, Kecamatan Dempet, Senin (13/11). (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

DEMAK– Keberadaan kampung keluarga berencana (KB) di Demak dinilai sangat membantu capaian Pemkab Demak dalam menekan angka penduduk yang cenderung meningkat tiap tahun. Karena itu, Pemkab Demak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinpermadesP2KB), dengan serius meminta setiap pemerintah desa (pemdes) di 243 desa yang tersebar di 14 kecamatan pada 2018 agar memberikan anggaran yang cukup melalui dana desa (DD) untuk mendukung operasional kegiatan kampung KB.

Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian Penduduk DinpermadesP2Kb, Sukardjo, disela sosialisasi integrasi kampung KB bersama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ir Ali Mahir di Desa Merak, Kecamatan Dempet, Senin (13/11) lalu.

Menurutnya, dengan DD itu, kampung KB akan turut mempercepat kesadaran warga dalam ber-KB. “Desa yang belum ada kampung KB, maka dengan DD itu dapat menyusul menjadi kampung KB. Sebab, 2019 semua desa ditargetkan sudah menjadi kampung KB. Intinya, harus ada operasional utnuk kegiatan kampung KB,” katanya.

Anggota DPR RI Ir Ali Mahir menyampaikan, intergasi kampung KB dapat mendorong warga menjadi melek (mengetahui dan mempraktikkan) ber-KB. Menurutnya, banyak alternatif alat kontrasepsi yang dapat dipilih untuk perempuan maupun laki laki. Paling aman misalnya, ibu ibu dapat melakukan steril atau memakai alat kontrasepsi IUD atau spiral.

“Jangan sampai pakai IUD dalam artian iki ucul dadi (alat kontrasepsi lepas langsung jadi),” ujar wakil rakyat dari dapil 2 Jateng meliputi Demak, Kudus dan Jepara itu sembari guyonan dihadapan ibu ibu PKK Desa Merak.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng, Wagino mengatakan, dalam menekan angka kelahiran, Pemprov Jateng punya istilah gayeng nginceng wong meteng (hamil). Melalui gerakan itu, BKKBN berharap, ibu ibu hamil dapat mengatur jarak kehamilan serta membatasi kelahiran anak.

Menurutnya, di Jateng ada beberapa masalah yang telah diidentifikasi. Yaitu, masih tingginya angka kematian ibu. Untuk di Demak sendiri ada 15 kasus kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Kemudian, masalah anak terlalu banyak lebih dari dua, angka kemiskinan yang masih 14 persen, 7,2 persen menikah diusia muda (16 tahun), tingginya penularan HIV/AIDS di Pantura, gizi buruk, dan lainnya.

“Karena itu, kampung KB ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut,”katanya.

Kris Saputra dari BKKBN Pusat, menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa telah menganggarkan kegiatan KB melalui dana desa. Antara Rp 70 juta hingga Rp 100 juta perdesa. Ini berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017. Penganggaran itu untuk mencapai target 2019 kampung KB dapat dibentuk disemua desa. “Didesa desa tertinggal dan terpencil utamanya diluar Jawa perlu perhatian khusus hingga perlu ada kampung KB. Meski demikian, kampung KB harus berbasis data,” katanya. (hib/sct/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here