Siapkan 11 Puskesmas

Tampung Pasien UHC Jika Membludak

101
GRATIS: Pasien pengguna kartu UHC saat menjalani opname di RSI Sultan Agung, Semarang, kemarin. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
GRATIS: Pasien pengguna kartu UHC saat menjalani opname di RSI Sultan Agung, Semarang, kemarin. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG–Kekhawatiran kekurangan tempat tidur (TT) di unit rawat inap (bangsal) kelas III di rumah sakit untuk melayani jaminan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang, masih terus dicarikan solusi. Sebab, berdasarkan laporan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap kelas III, rata-rata rumah sakit mencapai 100 persen, terhitung hingga Oktober lalu.

Angka BOR kelas III tinggi terutama di rumah sakit milik pemerintah. Sedangkan untuk rumah sakit swasta yang memiliki angka BOR tinggi (kelas III) terjadi di beberapa rumah sakit, seperti RS Panti Wilasa Dr Cipto dan Panti Wilasa Citarum, dan RS Islam Sultan Agung. Karena itu, rumah sakit yang angka BOR-nya masih rendah, saat ini telah diminta menyiapkan tambahan ruang kelas III untuk mem-back up pasien UHC.

Selain itu, Pemkot Semarang sedang menyiapkan langkah-langkah lain untuk mengantisipasi  adanya kemungkinan kekurangan ruang rawat inap kelas III ini. Di antaranya, dengan menyiapkan sebanyak 11 puskesmas di Kota Semarang untuk digunakan menampung pasien UHC, apabila kekurangan tempat.

“Rencananya akan dilakukan juga di puskesmas-puskesmas yang ada rawat inapnya. Selain itu ada kebijakan dari RS, kalau penuh bisa dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi. Minggu kemarin, Pak Sekda sudah mengundang seluruh direktur RS untuk menambah kelas III,” terang Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (13/11).

Ada sebanyak 11 puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Yakni, Puskesmas Karang Malang, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Karangdoro, Halmahera, Bangetayu, Srondol, Ngesrep, Mangkang dan Puskesmas Tlogosari Kulon.

“Setiap puskesmas yang memiliki rawat inap kan sudah ada UGD-nya, sudah dokter yang jaga. Dan semua direktur rumah sakit sudah siap untuk mendukung kebijakan Bapak Wali Kota. Mereka semua support untuk menambah kamar,” katanya.

Mbak Ita –sapaan akrabnya—menambahkan, UHC meng-cover warga miskin yang belum memiliki kartu jaminan BPJS Kesehatan. Sedangkan PNS, karyawan perusahaan dan lainnya, sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. “Jangan dipikir seluruh warga Kota Semarang pakai UHC semua, nggak,” tandasnya.

Hal ini menanggapi pernyataan Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengenai ketersediaan tempat tidur rawat inap kelas III di Kota Semarang yang belum seimbang dengan jumlah warga Kota Semarang yang terdaftar di program UHC. Anang menyebut, jumlah tempat tidur kelas III hanya tersedia 1.870–an, sedangkan jumlah warga Kota Semarang yang diperkirakan menggunakan kartu BPJS Kesehatan kelas III kurang lebih 30 persen dari total penduduk 1,65 juta jiwa atau sekitar 495 ribu jiwa.

Mengenai usulan DPRD perlunya membuatkan aturan melalui Peraturan Kepala Dinas, Perwal maupun Perda untuk mengatur rumah sakit menata proporsi kelas rawat inap, menurut Mbak Ita, hal itu belum perlu dilakukan.

“Ini kan sudah jalan, kalau pun kelas III itu penuh, mereka akan mengalihkan ke kelas yang lebih tinggi. Tapi, bukan pasien yang minta. Kalau mengubah aturan dari pusat kan jelas tidak mungkin. Saya tanya, sekarang ada nggak komplain terkait UHC? Belum ada kan. Prinsipnya, pertama, Pak Wali Kota membuat program bahwa semua warga Kota Semarang kalau sakit sudah bisa tercover. Sudah itu saja, titik,” tegas Mbak Ita.

Kedua, lanjut dia, kalaupun ada rumah sakit yang kelas III-nya penuh, maka rumah sakit tersebut bisa upgrade kebijakan. “Tapi bukan pasien yang minta,”tandasnya.

Ketiga, kata Mbak Ita, tidak semua warga Kota Semarang menggunakan fasilitas UHC. Datanya terintegrasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Keempat, lanjut dia, pemkot sudah mengundang direktur rumah sakit untuk menambah kelas III. Para direktur akan mendukung dengan menambah ruang kelas III,” katanya.

Apalagi RSUD Kota Semarang pada 2018 mendatang juga akan menambah ruang rawat inap kelas III. “Semua berjalan secara pararel, ini kan baru berjalan satu bulan,” tandasnya.

Kelima, lanjut Mbak Ita, pihaknya mengoptimalkan 11 puskesmas yang bisa dijadikan bangsal rawat inap kelas III. “Yang terpenting sekarang jalan dulu. Kalau kita harus dipusingkan aturan ini-itu ya tidak selesai-selesai. Kan gitu. Kalau ada yang kurang-kurang nanti kami lengkapi,” katanya.

Bagaimana tanggapan pengelola rumah sakit swasta dengan program UHC ini? “Kami dari pihak SMC RS Telogorejo mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini,” kata Direktur Inpatient SMC RS Telogorejo, Musa’adah, saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Hampir setengah bulan program tersebut berjalan, lanjut Musa’adah, belum ada pengguna kartu UHC yang berobat di SMC RS Telogorejo. Terkait ketersediaan kamar, lanjutnya, pihak rumah sakit dinilai sangat mumpuni.

Ia menerangkan jika RS Telogorejo memiliki 60 bed untuk pasien kelas III. “Kelas VVIP 66 kamar, VIP 39, Kelas I sebanyak 42 kamar, dan Kelas II sebanyak 46 Kamar. Pada dasarnya kami siap menerima pasien program UHC,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Dirut RSI Sultan Agung, dr H Masyhudi AM MKes. Pihaknya mengaku telah melaksanakan program tersebut sejak beberapa tahun lalu dengan nama Jamkesmaskot Semarang. “Kalau dulu itu Jamkesmaskot Semarang, tetapi sekarang program UHC. Pada prinsipnya hampir sama,” ungkapnya.

Masyhudi menjelaskan, untuk program Jamkesmaskot yang membayar klaim atau membiayai RS adalah Pemkot Semarang. Sedangkan program UHC, biaya dari pihak BPJS Kesehatan. Sedangkan Pemkot Semarang berkewajiban membayar iuran pemegang kartu UHC kepada BPJS Kesehatan setiap bulan.

Dikatakan, dengan adanya program UHC ini, pihaknya merasa senang. Karena klaimnya akan jauh lebih mudah, lantaran sistemnnya sama dengan yang ada di BPJS Kesehatan.

“Kalau dulu klaimnya langsung kepada Pemkot Semarang, tetapi sekarang klaimnya kepada BPJS karena menggunakan program UHC. Jadi, ke depannya sudah tidak ada lagi Jamkesmaskot tetapi UHC yang klaimnya kepada BPJS,” paparnya.

Ditambahkan, setiap bulan pemkot akan membayar iruran BPJS Kesehatan, sehingga secara otomatis warga pemegang kartu UHC tercatat sebagai peserta BPJS kelas III, bahkan kebijakannya walaupun orangnya merasa mampu, tetapi kalau kepingin mendapatkan kartu UHC juga bisa.

RSI Sultan Agung sendiri memiliki total 400 bad. Khusus  kelas III lebih banyak dibanding kelas I dan II. Untuk kelas III mencapai 35 persen dari total kamar, sisanya dibagi beberapa kelas dan kelas VIP. “Untuk tempat tidur kelas III kami paling banyak dibanding rumah sakit lainnya yang ada di kota Semarang setelah RSUP dr Kariadi,” katanya.

Untuk kelas III, satu kamar terdiri atas 6 sampai 7 pasien yang dirawat. Tetapi, kalau kelas I dan II, satu kamar bisa untuk dua dan tiga pasien,” sedangkan VIP hanya satu pasien. “Jadi, amsing-masing kamar berbeda jumlahnya, tetapi yang paling banyak adalah ruang kelas III,” tandasnya. (amu/den/hid/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here