Penetapan APBD Murni 2018 Terancam Molor

82
DOKUMENTASI Supriyadi
DOKUMENTASI Supriyadi

SEMARANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Semarang 2018 senilai Rp 4,8 triliun mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang. Namun pembahasan terkendala oleh perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2016-2021 yang hingga kini belum disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal itu mengakibatkan penetapan APBD Kota Semarang terancam molor.

RPJMD tersebut menjadi acuan DPRD Kota Semarang untuk membahas dan mengesahkan APBD Murni 2018. “Kami sudah mendengarkan Nota Keuangan Wali Kota Semarang untuk disampaikan kepada DPRD dalam rangka pembahasan APBD Murni 2018. Ketika dibahas di Badan Anggaran, ternyata RPJMD-nya sampai sekarang belum disahkan oleh gubernur. Maka penetapan APBD-nya terancam molor,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin.

Dikatakannya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, APBD Murni tidak boleh disahkan apabila RPJMD belum disetujui oleh gubernur. Maka perubahan RJPMD Kota Semarang harus disahkan oleh gubernur terlebih dahulu. Baru kemudian dibahas di legislatif Kota Semarang.

“Kami melakukan persetujuan (perubahan RPJMD) pada 3 Oktober lalu, dan langsung diajukan ke gubernur. Tetapi evaluasi gubernur sampai sekarang belum turun. Kami inginnya pembahasan tepat waktu,” ujarnya.

Sesuai target, lanjut Supriyadi, akhir November ini APBD Murni 2018 tersebut harus sudah disahkan. Jika tidak demikian, maka akan berdampak pada kelancaran kegiatan yang direncanakan oleh Pemkot Semarang 2018. Karena itu, Supriyadi berharap agar RPJMD yang telah diserahkan ke gubernur segera mendapat tindaklanjut.

“Apabila RPJMD belum disahkan, otomatis kami juga belum bisa membahas APBD murni 2018. Karena belum ada yang dijadikan dasar rujukan bagi program kegiatan tahun 2018,” katanya.

Perubahan dalam RPJMD 2016-2021 sendiri, lanjut Supriyadi, di antaranya termasuk perubahan mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa OPD ada perubahan yang tentu tidak bisa diberikan anggaran tanpa adanya acuan RPJMD yang mengatur soal perubahan OPD tersebut. “Sebab, seluruh anggaran tergantung pada RPJMD yang telah disahkan. Kalau belum, otomatis kami tidak berani spekulasi untuk membahas apalagi mengesahkan APBD Murni 2018,” ujarnya.

Dia mendorong agar Pemkot Semarang berkomunikasi dengan gubernur. Selain itu, dewan siap mendampingi dan membantu proses evaluasi RPJMD oleh gubernur agar cepat selesai. Hal itu perlu dilakukan agar hingga akhir November APBD 2018 bisa disahkan.

“Apabila telah disetujui, selanjutnya dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar segera ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing. Targetnya, Januari harus sudah terealisasi. Kami berharap Desember sudah ada persiapan lelang, terutama untuk kegiatan yang nilainya besar. Karena memerlukan persiapan lelang yang sangat panjang,” ujarnya. (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here