Masih Ada Gaji di Bawah UMK

Serikat Buruh Siap Unjuk Rasa

139

TEMANGGUNG – Sepanjang 2017 ini, masih dijumpai sejumlah perusahaan di Kabupaten Temanggung yang belum membayar gaji buruh sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kondisi inilah yang dikeluhkan para aktivis serikat buruh di Kota Tembakau.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Temanggung Wahyudi mengatakan, selain membayar upah di bawah UMK, banyak dijumpai pula, perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Wahyudi menyebut, 4 perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK tersebut terletak di Kecamatan Pringsurat dan 1 perusahaan di Kecamatan Parakan. “Perusahaan-perusahaan itu rata-rata membayar gaji karyawannya antara Rp 45 ribu – 50 ribu per hari. Padahal aturannya gaji harus dibayar sejumlah Rp 57.260 per hari,” ucap Wahyudi, Senin (13/11).

Wahyudi melanjutkan, pembayaran gaji di bawah UMK tidak hanya terjadi di Temanggung. Di sejumlah daerah juga masih dijumpainya hal serupa. Melihat persoalan tersebut, aliansi serikat buruh se-eks Karesidenan Kedu, yang meliputi Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, Kebumen, Purworejo dan Kota Magelang akan bersatu untuk melakukan demonstrasi memprotes hal tersebut.

“Dalam waktu dekat, kita akan menggelar aksi. Kami akan terus berjuang menyuarakan hak-hak buruh, supaya dibayar sesuai UMK,” tegasnya.

Untuk diketahui, UMK Temanggung pada 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.431.500 per bulan per orang. Sementara untuk UMK 2018, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengajukan usulan ke Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 1.557.000.

Kepala Seksi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Temanggung, Sariyanto, mengatakan, munculnya usulan Rp 1.557.000 telah melalui pertimbangan besarnya inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan lainnya. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan penghitungan Dewan Pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang hanya Rp 1.556.184,70.

“Kita lakukan pembulatan ke atas dan disepakati angka UMK Rp 1.557.000 untuk tahun 2018. Angka tersebut sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan.” Sariyanto menyampaikan, besaran UMK 2018 mengalami kenaikan rata-rata 8,71 persen dari UMK 2017 sebesar Rp 1.431.500. Ia mengklaim, angka ini sudah lebih dari 100 persen melampaui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terhitung di angka Rp 1.322.174,68. (san/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here