MA Kabulkan Kasasi LBH Mawar Saron

129

SEMARANG– Permohonan kasasi ahli waris  alm Supriyanto, mantan karyawan PT Wijati Aji, yang meninggal dunia saat masih bekerja pada tahun 2015 yang lalu, akhirnya berbuah kemenangan. Pasalnya Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasinya.

Dalam pertimbangan hukumnnya, MA menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang telah salah menerapkan ketentuan pasal 162 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal, tidak ada bukti surat pengunduran diri secara sukarela atau atas kemauan sendiri dari Supriyanto semasa hidupnya, sedangkan terkait diterima Jaminan Hari Tua (JHT) pada Oktober 2014 tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri. Hal itu karena Oktober 2014 hingga meninggalnya Supriyanto pada Januari 2015,  tetap bekerja dan mendapat upah.

MA juga berpendapat adanya pencairan JHT tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengunduran diri oleh pekerja, sehingga MA dalam putusannya membatalkan putusan PHI dan mewajibkan PT Wijati Aji untuk memberikan hak-hak para ahli waris sejumlah Rp 75.670.000, sesuai ketentuan Pasal 166 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami bersyukur MA telah mengabulkan permohonan kasasi melalui putusan Nomor:308 K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap,”kata perwakilan ahli waris Supriyanto, Endang Firnaningsih, Senin (13/11).

Kuasa hukum para ahli waris, Suryono menyayangkan karena PT Wijati Aji tidak melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela. Namun demikian, kliennya tetap tidak putus asa dan tetap berharap mendapatkan keadilan.

“Kami akan segera mengajukan permohonan eksekusi atas putusan MA tersebut sehingga hak-hak klien kami dapat segera diterima,”kata Suryono dari LBH Mawar Saron Semarang.

Sebelumnya Endang Firnaningsih, dkk, selaku para ahli waris dari Supriyanto mengajukan gugatan PHI, dengan dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) karena meninggalnya pekerja. Namun PHI Semarang menyatakan sebelum meninggal, Supriyanto dikualifikasikan telah mengundurkan diri dengan didasarkan adanya pencairan JHT pada bulan Oktober 2014, sehingga hak-hak yang diberikan hanyalah uang penggantian hak sejumlah Rp 6.697.500.

Kemudian, ada dissenting opinion dari salah satu majelis hakim dalam perkara tersebut, Yulius Eka Setiawan, yang berpandangan bahwa pertimbangan mengenai pengunduran diri Supriyanto didasarkan pada pengambilan JHT ke BPJS Ketenagakerjaan. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here