Jateng Ungguli Jatim dan Jabar

Penurunan Angka Kemiskinan

77
ENTASKAN KEMISKINAN: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, ngobrol dengan pemilik rumah tidak layak huni (RTLH). (istimewa)
ENTASKAN KEMISKINAN: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, ngobrol dengan pemilik rumah tidak layak huni (RTLH). (istimewa)

SEMARANG- Program penurunan kemiskinan Jateng mendapat hasil yang lebih signifikan dibandingkan dua provinsi tetangga, Jawa Timur dan Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, penurunan kemiskinan Jateng selama 2013 hingga 2017 sebesar 282.230 jiwa.

Sementara Jabar hanya menurun 128.600 dan Jatim 154.250. Ironisnya, kemiskinan di DKI Jakarta dalam kurun waktu yang sama justru bertambah 35.500 orang. Secara persentase, penurunan kemiskinan di Jateng juga lebih baik dibanding Jatim dan Jabar yang secara luas wilayah dan jumlah penduduk sama-sama besar ini. Sejak 2013 hingga 2017, penurunan kemiskinan di Jateng sebesar 1,55 persen. Sedangkan Jabar 0,81 persen dan Jatim 0,78 persen.

Prestasi Jateng semakin diteguhkan dengan data yang dikeluarkan BPS Jateng. Pada periode September 2016 hingga Maret 2017, secara nasional pengurangan jumlah penduduk miskin di Jateng menempati posisi pertama. Dalam periode itu, ada 43.030 orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan di Jateng. Sedangkan Jatim berkurang 21.520 orang, Jogjakata berkurang 300 orang. Sedangkan beberapa provinsi justru bertambah kemiskinannya seperti Jabar bertambah 330 orang, Jakarta bertambah 3850 orang, dan Banten bertambah 17.300 orang.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, selama ini dirinya dituding gagal dalam menangani kemiskinan. Namun data terbaru tersebut bisa menjadi jawaban. “Kemiskinan Jateng masih banyak saya katakan ya, tapi teman-teman mengeroyok bersama-sama dengan berbagai program, dan kita bisa lihat hasilnya sama-sama,” katanya, Senin (13/11).

Kini Pemprov Jateng terus bergerak mencapai target sesuai RPJMD pada akhir 2017 sebesar 11,30-10,83 persen persen. Saat ini per Maret 2017, angka kemiskinan pada posisi 13,01 persen atau sebesar 4,45 juta jiwa.

Kepala Bappeda Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko, mengatakan, baik data akumulasi dari 2013 hingga 2017 maupun data terakhir pada Maret 2017, menunjukkan jumlah penurunan kemiskinan Jateng lebih baik dari provinsi lain. “Kita lihat angkanya kan bagus kita terbaik lah, data nasional malah separoh lebih provinsi kemiskinannya naik, jadi kalau ada yang menghembuskan isu negatif mungkin ya nuansanya politis itu biasa,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan itu disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Jawa Tengah dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota, khususnya dari sisi pelayanan perizinan investasi.

BPS mencatat sejak 2013 hingga semester I-2017, pertumbuhan investasi rata-rata di Jawa Tengah tumbuh sebesar 52,31 persen per tahun. Jumlah itu terdiri dari 5.583 proyek dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 541.520 orang.

Program bantuan usaha seperti kredit berbunga rendah Mitra 25 juga turut mempengaruhi minat masyarakat untuk berusaha dan menurunkan angka kemiskinan. Hingga Agustus 2017, program ini telah diakses 14.684 pelaku usaha se-Jawa Tengah dengan total kredit yang tersalurkan mencapai Rp 279 miliar.

Program lain yang dinilai bisa membantu memenuhi target penurunan kemiskinan, yakni program Kartu Jateng Sejahtera (KJS). Pemilik KJS mendapat bantuan sebesar Rp 250.000 per bulan yang diberikan dua kali dalam setahun. Target pemberian KJS pada 2017 sebesar 12.764 keluarga.

Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 20.027 unit. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding jumlah RTLH yang diperbaiki pada 2016 yaitu 3.601 unit.

Sujarwanto mengatakan, Pemerintah Jawa Tengah berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif hingga akhir 2017. Adapun hingga Juni 2017 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah secara year on year tumbuh 5,18 persen. (hms/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here