Dulu Dikira Aliran Sesat, Kini Tak Takut Lagi Beribadah

Melongok Aktivitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Semarang

135
SUDAH DIAKUI: Kegiatan Sanggaran yang dilakukan para pengikut Sapta Darma di Desa Bleter Lor, Bandungan, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SUDAH DIAKUI: Kegiatan Sanggaran yang dilakukan para pengikut Sapta Darma di Desa Bleter Lor, Bandungan, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Sapta Darma merupakan satu dari 10 penghayat kepercayaan di Kabupaten Semarang yang masih eksis. Muncul pada 1967, paguyuban penganut kepercayaan ini kini sudah memiliki ratusan pengikut. Seperti apa?

EKO WAHYU BUDIYANTO, Ungaran

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) di mana pada kolom agama pada E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) khusus kepercayaan saat ini dapat terisi dengan penghayat merupakan sebuah kabar gembira. Terutama bagi para penganut kepercayaan tertentu di tanah air. Seperti halnya di Kabupaten Semarang. Data dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang menyebutkan jika terdapat 10 paguyuban penghayat di Kabupaten Semarang.

Salah satu di antaranya paguyuban penganut kepercayaan Sapta Darma. Paguyuban yang di Kabupaten Semarang bersekretariat di Kecamatan Bandungan tersebut eksistensinya dikenal sudah sejak lama.

Wakil Ketua Bidang Hukum Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Semarang, Adi Pratikto, menjelaskan, jika saat ini paguyuban kepercayaan tersebut sudah memiliki anggota hingga 700 orang. Di mana kesemuanya tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Semarang.

“Tahun 1967 kepercayaan Sapta Darma berdiri di Kabupaten Semarang,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (13/11).

Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Bandungan awalnya  juga sempat mendapatkan tanggapan kurang baik. Mulai mendapatkan perilaku diskriminatif dari masyarakat setempat hingga pejabat yang berwenang di Kabupaten Semarang.

“Ada yang ngira kami aliran sesat lah, ada yang ngira kami itu komunis lah, itu dulu pada awalnya seperti itu,” katanya.

Namun seiring berjalannya waktu, hal itupun mulai mereda. Kehadiran Sapta Darma di tengah-tengah masyarakat Bandungan mulai bisa diterima. Eksistensi mereka semakin terbuka, di antaranya tidak takut lagi untuk melakukan ibadah dan berkumpul.

Saat ini, sekretariat Sapta Darma Kabupaten Semarang berada di Desa Blater Lor, Kecamatan Bandungan. Berbagai kegiatan dilakukan oleh penganut kepercayaan tersebut. Kegiatan keagamaan yang dilakukan, yakni sujud penggalian selama 6 hari 6 malam di bulan Februari dan Agustus.

“Selain itu, sanggaran/pertemuan warga yang dilakukan setiap 35 hari sekali pada Jumat Wage siang. Sarasehan/musyawarah setahun sekali di bulan Desember. Sujud yang dilakukan umat di sanggar setiap hari,” ujarnya.

Saat ini, tidak hanya orang tua, Sapta Darma juga diikuti oleh anak-anak. Dijelaskan Adi, pengikut Sapta Darma dari tingkatan SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Saat ini, sebanyak 26 anak dengan rincian usia 15 – 20 mencapai 100 orang, dan sisanya anak berusia di bawah 6 tahun.

“Yang ortunya Sapta Darma banyak yang anak-anak dan anggota keluarganya ikut, namun ada juga yang ortu Sapta Darma anak-anaknya beragama,” katanya.

Selain itu, ada pula orangtua tidak Sapta Darma, namun anak-anak mereka ikut Sapta Darma. Pengikut dari aliran kepercayaan tersebut kesemuanya para petani. Keikutsertaan mereka menjadi penganut ajaran Sapta Darma, lanjutnya, atas kemauan sendiri. Ada pula keikutsertaan mereka lantaran dari orangtuanya terdahulu.

Khusus untuk siswa, penganut Sapta Darma, pihak Persada juga menyediakan guru khusus. Dijelaskan Adi, sebanyak 2 orang guru disiapkan khusus untuk mengajar siswa penganut Sapta Darma di sekolah. “Yang satu sudah tersertifikasi dari Direktorat Kepercayaan, yang satunya belum,” ujarnya.

Dikatakannya, hingga kini guru-guru tersebut belum mendapatkan gaji dari pemerintah. Dari Juli 2017 hingga sekarang mereka hanya sebatas diberikan uang transport oleh Persada Kabupaten Semarang. “Dari SD hingga SMK sudah berjalan pembelajarannya, khusus untuk SMP belum bisa karena belum mendapatkan lampu hijau dari sekolah,” katanya.

Ketua Persada Kabupaten Semarang, Juwari, menambahkan, siswa penganut kepercayaan Sapta Darma antara lain bersekolah di SDN 01 Bandungan, SDN Brongkol 04 Jambu, SDN Brongkol 02 Jambu, SDN Derekan Pringapus dan SDN Candi 02 Bandungan.  Selain itu, juga ada yang sekolah di TK PGRI Candi Bandungan, SDN Candigaron 01, SDN Candigaron 04 Sumowono, SMKN 1 Jambu dan SMKN 2 Salatiga. Pemberian pelajaran juga disesuaikan dengan kurikulum sekolah.

Salah satu pengajar kepercayaan bagi siswa penganut kepercayaan Sapta Darma, Tasminto, mengatakan, jika ia mendapatkan jatah 6 sekolah. “Kami mengajar sejak Juli 2017, lalu, bersama Mbak Surani. Saya dapat 6 sekolah, Mbak Surani 4 sekolah,” ujarnya.

Alumni Jurusan Matematika Universitas Diponegoro (Undip) ini menambahkan, jadwal pelajaran disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan di sekolah. “Kami mengikuti jadwal masing-masing sekolah, kecuali yang di SMKN 2 Salatiga,” katanya.

Adi Pratikto menambahkan, beberapa hal lain juga diatur dalam kepercayaan Sapta Darma. Di antaranya, pemakaman dan perkawinan. Di mana dalam pemakaman, warga penganut Sapta Darma melalui proses pangrukti layon, yakni penyucian, pemberian pakaian, dan sujudan/ibadah. “Sampai pemakaman doa dan tatacara sudah lengkap,” ujarnya.

Sapta Darma juga melakukan beberapa hal usai adanya pemakaman dari warganya. Di antaranya, malam selamatan/peringatan. Dijelaskan Adi, sanjan/selamatan untuk warga penganut Sapta Darma yang sudah meninggal sama dengan tradisi masyarakat Jawa pada umumnya. “Ada telung dino, pitung dino, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk tatacara perkawinan, pengikut Sapta Darma melaksanakan perkawinan adat. Di mana mereka menyebutnya dengan kawin noor atau kawin rohani dipimpin oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Setelah selesai tatacara perkawinan dan secara administrasi sudah lengkap, mereka didaftarkan dan dilaksanakan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Saat ini, khusus warga penganut kepercayaan tersebut banyak dari mereka yang kolom agama dalam E-KTP dan KK dikosongkan. Hal itu dikarenakan UU No 23 Tahun 2006 di mana untuk kolom agama bagi para penghayat dikosongkan.

Namun setelah adanya putusan MK, kolom agama pada E-KTP penghayat kepercayaan boleh dicantumkan. Hal itu disambut gembira oleh para penganut Sapta Darma. “Kita bangga, akhirnya diakui oleh pemerintah melalui putusan MK,” katanya.

Meski begitu, para penganut tersebut tetap mendesak pemerintah segera menurunkan petunjuk teknis untuk perubahan E-KTP dan KK para penganut kepercayaan di mana kolom agama masih banyak yang kosong. (*/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here