Bupati Jepara Batal Jadi Tersangka

115

SEMARANG– Kepala Kejati Jateng kalah dalam gugatan praperadilan dilawan Bupati Jepara Achmad Marzuqi, akibat kembali menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan politik PPP Kabupaten Jepara. Padahal dalam putusan gugatan praperadilan yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) penetapan tersangka diminta hakim untuk dilanjutkan.

Namun putusan hakim tunggal dalam gugatan MAKI berbeda dengan gugatan yang diajukan Ahmad Marzuki, yang justru membatalkan status tersangka tersebut.

“Mengadili, mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Achmad Marzuqi. Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 atas nama Achmad Marzuqi yang diterbitkan Kejati Jateng tidak sah dan batal demi hukum,” kata hakim tunggal praperadilan Lasito dalam amar putusannya, Senin (12/11).

Bukan hanya itu saja, hakim juga membatalkan semua surat yang timbul dari surat penetapan tersangka itu. Hakim kemudian memerintahkan kepada Kepala Kejati Jateng untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik pemohon.

“Membebankan biaya perkara kepada negara,” imbuh hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal menyebutkan, bahwa alat bukti yang digunakan Kejati Jateng untuk menetapkan Achmad Marzuqi sebagai tersangka tidak sah. Menurut hakim, dua alat bukti yang dihadirkan Jaksa yakni keterangan saksi dan alat bukti surat, belum cukup dapat menjelaskan peranan pemohon dalam perkara kasus korupsi dana Banpol PPP Jepara tahun 2011-2012.

“Alat bukti saksi dan surat yang digunakan Kejati belum cukup untuk menjelaskan Achmad Marzuqi berperan dalam kasus korupsi tersebut,” ungkapnya.

Usai sidang, Kusri putusan tersebut seolah lucu, namun demikian pihaknya tetap menghormati putusan hakim. Ia juga menyampaikan, dalam sidang praperadilan perkara sebelumnya (gugatan MAKI,red) dikatakan dalam putusan hakim sudah cukup bukti, namun dalam putusan terbaru dinyatakan tidak cukup bukti.

“Tapi tetap saja kita hormati putusan ini, kami kira 2 alat bukti cukup, yakni keterangan saksi dan surat. Kalau berkaitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sudah diuji dipersidangan dan diputuskan batal demi hukum,”kata jaksa Kusri.

Menanggapi hal itu, Kuasa hukum Ahmad Marzuki, Muchammad Chayat mengatakan putusan hak sudah tepat. Menurutnya dalam putusannya memang harus dibebaskan, karena sesuai aturan yang sudah ditentukan. Pihaknya juga meminta semua pihak menghormati putusan hakim. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here