Berharap Kesejahteraan Guru Wiyata Meningkat, Hingga Perlunya Hibah Untuk Musala 

Dari Rapat Paripurna DPRD Demak Terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2018

113
WAKIL RAKYAT: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak membahas pandangan fraksi terkait Raperda APBD 2018. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WAKIL RAKYAT: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak membahas pandangan fraksi terkait Raperda APBD 2018. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Berbagai persoalan didaerah menjadi perhatian serius kalangan DPRD Demak. Melalui pandangan fraksi fraksi yang disampaikan melalui rapat paripurna, lembaga wakil rakyat tersebut berharap, segala masalah dapat diselesaikan Pemkab Demak. Diantaranya soal kesejahteraan guru wiyata baik yang bertugas di sekolah negeri maupun swasta serta berharap adanya tindakan tegas terhadap kendaraan yang diparkir diarea terlarang. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak

DALAM Paripurna digedung DPRD Demak, fraksi fraksi di DPRD memberikan pandangannya untuk penyempurnaan Raperda APBD tahun anggaran 2018. Pandangan disampaikan Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Demokrasi.

Fraksi PKB misalnya menyampaikan, bahwa pemkab Demak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya guru honorer dan wiyata bakti dilembaga pendidikan formal maupun non formal, termasuk di lembaga Madrasah Diniyyah (Madin), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), dan lembaga lainnya yang selama ini masih jauh dari sejahtera. “Mereka hanya dapat honor daerah yang kisarannya Rp 50 ribu perbulan,” ujar Ketua Fraksi PKB, Ghozali.

Pihaknya juga berharap, perlunya belanja hibah untuk lembaga pendidikan swasta, masjid dan musala yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Terkait dengan penggalian pendapatan asli daerah (PAD), diharapkan tidak hanya dari sektor pajak saja, namun bisa menggali potensi sumber daya alam lainnya, termasuk membenahi Perusda Anwusa dan menghidupkan wisata pantai.

Senada disampaikan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar, Sanipan mengatakan, untuk meningkatkan PAD, Pemkab Demak perlu menggenjot sektor pariwisata, seperti wisata Pantai Morosari, pantai Tambakbulusan, dan objek lainnya. “Objek wisata baru juga perlu dibuat agar PAD meningkat,” katanya.

Fraksi Golkar juga menyampaikan, bahwa untuk kenyamanan dan pelayanan masyarakat terhadap kesehatan oleh fasilitas kesehatan, maka perlu adanya pembatasan peserta atau pasien BPJS sesuai dengana turan. Sebab, ada puskesmas yang peserta BPJS melebihi kapasitas dokter yang ada.

Fraksi Golkar juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap pembinaan atlet menjadikan olahraga dan pembinaan cabang olah raga yang tergabung dalam KONI bagai hidup segan tak mau. Karena itu, Pemkab Demak diminta menganggarkan dan memprogramkan berbagai sarana prasarana olahraga. “Anggaran KONI sebesar Rp 2 miliar jauh panggang dari api,” ujarnya.

Fraksi Gerindra dalam pandangannya antara lain soal gerakan matikan televisi ayo mengaji perlu didukung semangat amar ma’ruf  serta gerakan nyata untuk nahi munkar. Dengan demikian tidak menjadi kontraproduktif. “Perlu didukung gerakan riil yang inovatif,” kata ketua Fraksi Gerindra, Mu’thi Kholil.

Dibidang pertanian, Fraksi Gerindra berharap, komitmen eksekutif untuk meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana kualitas produksi pertanian. “Terkait dengan datangnya musim penghujan disertai angin kencang, kita juga berharap Pemkab bisa mengantisipasinya,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa setelah RAPBD tahun anggaran 2018 disetujui dan ditetapkan, maka Pemkab segera melakukan breakdown penjabaran APBD dengan Perbup maupun SK Bupati  sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. “Dengan demikian, kegiatannya dapat dimulai awal tahun anggaran, termasuk di pos anggaran pemerintahan desa, yaitu terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD),” ujar Ketua Fraksi PDIP Sugiharno.

Fraksi PDIP juga berharap adanya peningkatan kenyamanan dan keamanan wilayah yang berhubungan dengan lampu penerangan jalan umum (LPJU) agar dilakukan pengecekan secara berkala. “Terkait dengan permohonan agar alokasi kegiatan berusmber dari DBHCT dan bagi hasil cukai rokok agar memperhatikan daerah penghasil tembakau,” katanya.

Fraksi PDIP juga mendesak adanya langkah tegas untuk penertiban kendaraan disepanjang jalan yang bertanda larangan parkir, utamanya dijalan lingkar selatan. Sebab, banyak truk yang berhenti sehingga merusak tepi jalan. “Kalau perlu ada penggembokan kendaraan,” katanya.

Ketua Fraksi PPP, Abu Said menambahkan, Pemkab perlu memprioritaskan lembaga pendidikan Madin, sekolah swasta, pondok pesantren dan TPQ. Sebab, pendidikan tersebut ujung tombak bagi masyarakat dipedesaan.”Kita juga berharap, adanya pelebaran jalan disemua jalan Kabupaten demi kelancaran lalulintas,” kata Abu Said.

Ketua Fraksi PKS, Kamzawi menyampaikan, perlu adanya pengawasan aset daerah, utamanya alat alat kesehatan yang hilang dipuskesmas serta perlunya perhatian pemerintah terhadap kelayakan penyelenggaraan belajar mengajar diwilayah pesisir Demak. “Masih banyak gedung sekolah yang rusak dan tergenang air saat hujan,” kata dia.

Pihaknya juga berharapm Pemkab menindak tegas karaoke yang melanggar perda serta bertentangan dengan visi misi Kota Wali. Ketua Fraksi Amanat Demokrasi, Farodli juga berharap, perlunya penanganan kemacetan dijalan belakang pasar Bintoro karena dipadati pedagang ayam. Padahal, jalan tersebut adalah satunya akses menuju pasar Bintoro.

“Kita juga berharap, pasar Bintoro bagain depan dapat tertata dengan baik dan teratur. Kita masih melihat los dan kios dalam pasar masih kurang tertata dengan zonasi tidak beraturan,” katanya.

Bupati Demak HM Natsir dalam paripurna menjawab pandangan fraksi-fraksi menyampaikan, bahwa Pemkab Demak akan memperhatikan apa yang disampaikan fraksi fraksi di DPRD Demak tersebut. “Hal hal yang sifatnya untuk perbaikan dan penyempurnaan, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti,” jelasnya.  (*/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here