Ruang Rawat Inap Kelas III Terbatas Jadi Kendala

Menilik Progres Program UHC Kota Semarang

132

Sejak 1 November lalu, Pemkot Semarang meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC). Jaminan kesehatan gratis bagi warga Kota Atlas ini bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ada 25 rumah sakit negeri dan swasta di Kota Semarang yang digandeng untuk menangani peserta UHC tersebut dengan layanan rawat inap kelas III.

PUKUL 06.30, Dini sudah sampai di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang atau RSUD Ketileng. Ia hendak memeriksakan putranya yang sakit demam. Setelah mendaftar, tak lama mengantre, pengguna program UHC ini sudah mendapat panggilan ke ruang pemeriksaan pasien.

Warga Ketileng ini mengaku, pelayanan RSUD setelah ada program UHC sangat baik dan ramah. Ia mendapat pelayanan seperti pasien dengan biaya sendiri. “Pelayanannya bagus dan ramah,” pujinya.

Dini berharap, pelayanan yang baik itu terus dipertahankan, dan bukan karena program ini baru diluncurkan. “Setelah lama berjalan, jangan sampai pelayanannya justru menurun. Sebab, biasanya kalau program lama, cenderung dilempar-lempar atau dipersulit persyaratannya,” katanya.

Keluhan yang ia rasakan justru saat mendaftar program UHC. Ia mengeluhkan pelayanan petugas bagian pencatatan administrasi yang dinilai lamban.  Dini mengaku saat mendaftar harus antre sejak pukul 06.30, namun sampai pukul 11.00 belum mendapat panggilan.

Pengguna UHC lainnya, Putra, mengaku belum ada kendala berarti dalam penggunaan UHC di rumah sakit. Ia menilai, kendala lebih banyak justru pada saat mendaftar program UHC. “Kalau pelayanan di RSUD baik-baik saja untuk saat ini, kami berharap program ini bisa berjalan terus. Tentunya jangan sampai begitu program sudah lama diberlakukan, pihak rumah sakit beralasan ruang penuh dan sebagainya saat ada pasien UHC,” ujarnya

Pejabat RSUD Ketileng, WD Pristiwati, memastikan, pihaknya tidak pernah menolak pasien yang berobat ke rumah sakit, termasuk pengguna kartu UHC. Namun demikian terkait program  UHC ini ditegaskannya semua pasien tidak boleh naik kelas. Karena baik pasien kaya maupun miskin, semua hanya dilayani di kelas 3. Sebab, apabila dipaksakan naik kelas, penggunaan UHC akan gugur.

Pristiwati juga memastikan, semua jenis penyakit, baik jantung, kanker, diabetes, hipertensi dan jenis penyakit lainnya tetap akan dicover program UHC. Hanya saja, untuk para pecandu narkoba tidak bisa difasilitasi. “Kalau kamarnya penuh, sudah disiapkan di selasar. Meski begitu, pelayanan tetap prima dan tetap difasilitasi,”tegasnya.

Dikatakannya, semua warga Kota Semarang bisa mendaftarkan diri mengikuti UHC, dengan cara mendaftarkan diri membawa foto copy KTP dan KK ke Dinas Kesehatan Semarang. Nantinya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi dan kartu. Terkait jumlah pasien pengguna UHC, ia mengaku tidak begitu mengerti jumlah pastinya. Setahunya sudah banyak, namun tetap bisa tercover.

Hal senada diungkapkan Koordinator Customer Service Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Adhyatma MPH atau RSU Tugurejo, Endriawan Widodo. Ia memastikan, pasien yang berobat mengunakan UHC tetap mendapatkan pelayanan maksimal. Tanpa ada perbedaan baik yang menggunakan asuransi maupun tidak.

Pihaknya mengatakan, masyarakat pemegang UHC tidak perlu takut ketika harus berobat ke RSU Tugurejo. “Tentu kami akan berkomitmen dalam pelayanan. Jika memang ada masalah screening bisa diurus 3 x 24 jam,” tegasnya.

Karena masih program baru, diakui, masih harus ada perbaikan agar bisa lebih maksimal. Masalah data kartu UHC misalnya, di sistem BPJS Kesehatan belum masuk, sehingga harus dibuat manual. Selain itu, ada beberapa permasalahan terkait dengan rujukan berjenjang di mana pasien sering lupa untuk ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) 1.  “Kami juga sudah ikut menyosialisasikan, agar semua bisa mengetahuinya. Masyarakat juga harus sadar hidup sehat,” katanya.

Kendala terbesar lainnya yang bakal terjadi dalam pelaksanaan program UHC adalah ketersediaan kamar tidur kelas III di rumah sakit yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah warga yang tercover program ini.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, ketersediaan tempat tidur rawat inap kelas III di rumah sakit di Kota Semarang belum seimbang dengan jumlah warga Kota Semarang yang terdaftar di program UHC tersebut. “Setelah kami amati, berdasarkan data dan kondisi di lapangan, memang jumlah tempat tidur kelas III hanya tersedia 1.870–an. Sedangkan jumlah penduduk di Kota Semarang kurang lebih 1,65 juta jiwa. Artinya, proporsi jumlah tempat tidur dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan, termasuk peserta program UHC yang ditanggung pemerintah ini masih kekurangan,” beber Anang kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (12/11).

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada pengelola rumah sakit paling tidak melakukan penyiapan tempat tidur kelas III sesuai dengan perbandingan proporsi jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Semarang.

“Kondisi saat ini, untuk kelas I jumlah pesertanya 35 persen (577.500 jiwa), kelas II 35 persen (577.500 jiwa), dan kelas III kurang lebih 30 persen (495 jiwa). Nah sementara kondisi riil, kelas III ini sekitar 25 persen, kelas I 15 persen, kelas II 12 persen. Selebihnya malah VVIP dan VIP,” katanya.

Pihaknya mengaku telah melakukan rapat bersama pihak Pemkot Semarang untuk membahas permasalahan tersebut. “Kami sudah mengimbau pihak eksekutif melakukan langkah-langkah sinkronisasi, sehingga bisa menyukseskan program UHC ini. Pihak eksekutif dipimpin oleh Sekda sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit untuk menindaklanjuti kendala tersebut,” ujarnya.

Anang menyarankan, minimal Pemkot Semarang memunculkan Peraturan Kepala Dinas untuk mengatur proporsi pembagian kelas di rumah sakit. Hal itu untuk mengatur proporsi tempat tidur di rumah sakit.  “Kalau Peraturan Kepala Dinas itu tidak memungkinkan, maka perlu ditingkatkan ke Peraturan Wali Kota (Perwal). Kalau dari Perwal pun juga belum bisa mengatasi, mungkin ada kemungkinan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Karena kalau Perda nanti ada saksi pidananya,” katanya.

Paling tidak, lanjut dia, rumah sakit memiliki proporsi peserta BPJS Kesehatan. Selama ini, rumah sakit hanya mengacu kepada Permenkes Nomor 56 tentang jumlah minimal tempat tidur kelas III, yakni minimal 20 persen. “Sementara untuk kelas I, II, VVIP, dan VIP, tidak diatur dari pusat. Taruhlah simulasinya kalau rumah sakit itu menggunakan Permenkes, kelas III dibuat 20 persen, kelas I 5 persen, kelas II 5 persen, maka VVIP dan VIP bisa mencapai 70 persen. Jadi, selama ini memang secara hukum normatif, pihak rumah sakit tidak salah. Karena yang diatur hanya jumlah tempat tidur di kelas III, yakni paling sedikit 20 persen,” bebernya.

Apabila tidak diatur, lanjut dia, hal yang paling mengkhawatirkan bahwa program UHC ini justru akan menjadi “pepesan kosong” belaka. Karena layanan kelas III ini kamarnya tidak ada.  “Maka dari itu, kami mengimbau untuk diatur dengan menggunakan Peraturan Kepala Dinas, atau Perwal. Jika masih tidak mengatasi dibuatkan Perda,” katanya.

RSUP dr Kariadi selaku rumah sakit rujukan tingkat III pun saat ini dalam kondisi overload. Sebab, RSUP dr Kariadi menjadi rujukan nasional, khususnya di Jateng. Sehingga RSUP dr Kariadi bebannya lebih berat, walaupun jumlah tempat tidur kelas III-nya sudah banyak.

“Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah dokter keluarga, puskesmas dan klinik pratama, kalau tidak bisa mengatasi kemudian dirujuk ke tingkat II, yakni rumah sakit di kabupaten/kota, kalau tidak bisa mengatasi lagi baru dirujuk ke tinggat III, seperti RSUP dr Kariadi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono, mengatakan, saat ini pelayanan pendaftaran warga untuk program UHC tidak ada hambatan. “Antrean yang mengurus surat daftar sudah menurun,” katanya.

Tetapi, ia mengakui adanya kendala kekurangan tempat tidur rawat inap di rumah sakit di Kota Semarang. Menurut laporan, Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka persentase penggunaan tempat tidur (TT) di unit rawat inap (bangsal) kelas III mencapai 100 persen, terhitung hingga Oktober. “Normalnya 80 persen. Artinya apa? Rumah sakit di Kota Semarang kekurangan tempat tidur kelas III. Nah, apalagi adanya UHC ini. Antisipasinya, kemarin Bapak Sekda sudah mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit di Kota Semarang untuk memaparkan kekurangan ruang kelas III itu,” ujarnya.

Pihaknya berharap, para direktur rumah sakit menambah ruang kelas III dan kelas II untuk mengantisipasi hal tersebut. Mengapa kelas II, karena sesuai peraturan BPJS Kesehatan, kalau kelas III penuh bisa dititipkan di kelas II.

“Kalau tidak bisa secara fisik menambah ruangan ya mengurangi jatah kelas I dan VVIP. Tanpa membangun infrastruktur bisa, dengan mengalihkan kelas. Angka BOR tinggi adalah rumah sakit pemerintah. Tapi rumah sakit swasta seperti Panti Wilasa Dr Cipto, Panti Wilasa Citarum, dan RSI Sultan Agung itu juga tinggi BOR-nya untuk kelas III. BOR itu penggunaan tempat tidur tinggi. Artinya over kapasitas,” jelasnya.

Terdapat 26 rumah sakit di Kota Semarang, yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ada 25 rumah sakit. “Satu rumah sakit, yakni RS Columbia sedang proses kerja sama. Kami minta untuk kerja sama,” katanya. (jks/fth/amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here