Pengguna BPJS Kesehatan Naik Tajam

114
MENDAFTAR UHC: Warga sedang mendaftar program UHC di Kampanye Kesehatan di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, kemarin. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENDAFTAR UHC: Warga sedang mendaftar program UHC di Kampanye Kesehatan di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, kemarin. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KEPALA BPJS Kesehatan Kota Semarang, Bimantoro, mengatakan dalam pelaksanaan program  UHC ini pihaknya tidak mendapatkan banyak kendala. Justru, menurutnya, kendala yang utama tentunya dihadapi oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang, dalam hal ini sebagai penyelenggara UHC.

Untuk pertambahan pengguna BPJS Kesehatan sebelum dan setelah diluncurkannya program UHC sendiri, menurut Bimo –sapaan akrabnya- memang naik tajam. Di mana terhitung 1 November, hampir 100 orang per harinya. Namun jumlah tersebut diyakini olehnya akan menurun.

“Karena kan semua sudah mendaftar, jadi nggak mungkin terus-terusan setiap hari sampai 100 orang. Mungkin di minggu ketiga sudah mulai menurun angkanya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (12/11).

Bahkan, sambungnya, program UHC oleh Pemerintah Kota Semarang ini sangat didukung oleh BPJS Kesehatan lantaran satu-satunya di Jateng-DIJ. Bimo mengapresiasi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang memperhatikan dengan baik rakyatnya.

“Ini kan pertama dan satu-satunya program Universal Health Coverage (UHC) di Jateng-DIJ, sebuah bentuk di mana pemda benar-benar hadir untuk masyarakat bisa dilihat dari deklarasinya yang luar biasa,” ujarnya.

Hingga saat ini, pihaknya belum dapat menyebutkan secara pasti angka pengguna BPJS Kesehatan dengan program UHC. Pasalnya, pihaknya belum melakukan rekap terhadap hasil data yang diterimanya melalui DKK Semarang.

Salah satu kendala yang dirasakan oleh BPJS Kesehatan adalah ketika pihaknya harus dengan tiba-tiba mengurus UHC dari peserta yang mendaftar saat sedang sakit. Menurutnya, akan lebih memudahkan dan nyaman untuk seluruh pihak terkait jika pendaftaran program UHC dilakukan sebelum sakit.

“Ini kan syaratnya hanya KK dan Kartu Tanda Penduduk, tapi masih ada dan banyak masyarakat yang daftar saat sudah sakit. Ini agak menyulitkan, karena prosedurnya kan tetap harus dipenuhi,” bebernya.

Hal ini, lanjut Bimo, terjadi karena sosialisasi yang belum merata dari pemerintah. Meskipun pada saat awal program ini diluncurkan, banyak masyarakat yang mendaftar hingga membludak di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Namun hal itu masih belum meng-cover semua masyarakat di Kota Semarang.

Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan dari lapisan pemerintah yang paling bawah. Misalnya, kecamatan dan kelurahan, khususnya kelurahan bisa membantu Dinkes untuk melakukan pendataan masyarakat kurang mampu untuk didaftarkan ke program UHC.

“Selain KK dan KTP kan syarat lainnya harus mau berobat di tingkat pertama Puskesmas serta layanannya kelas 3 baik untuk rumah sakit swasta maupun negeri. Jadi, kasarnya memang dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu, dan kalaupun kita pelaksanaannya pasien harus naik kelas (kelas 2 berjenjang ke atas) maka UHC-nya akan gugur dan kembali ke tarif umum,” terangnya.

Bimo berharap kepada seluruh masyarakat baik yang sudah terdaftar maupun belum untuk selalu menjaga kesehatannya. “Di mana-mana yang namanya sehat kan enak, bisa bebas beraktivitas,” tandasnya. (tsa/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here