Pemkab dan Dewan Sepakati Propemperda 2018

206
PARIPURNA : Bupati Pekalongan, KH Asip Kholbihi saat menandatangani Propemperda 2018 di hadapan Ketua DPRD Hj Hindun beserta para Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat sore (10/11) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PARIPURNA : Bupati Pekalongan, KH Asip Kholbihi saat menandatangani Propemperda 2018 di hadapan Ketua DPRD Hj Hindun beserta para Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat sore (10/11) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN–Setelah melalui beberapa kali rapat panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan menyepakati dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan tahun 2018.

Penetapan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi dan Ketua DPRD Hj Hindun, beserta para Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat sore (10/11) kemarin.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait Propemperda 2018 antara Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dengan pihak eksekutif telah menyepakati delapan Raperda. Terdiri atas 2 raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR).

Sedangkan 6 raperda merupakan usulan dari Pemkab Pekalongan. Yakni, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017; Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018; Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongann Tahun Anggaran 2019; Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK); Raperda tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri FM; dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

Bupati Asip mengaku telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 17 Permendagri RI nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Propemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan, sehingga hari ini dapat ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD,” tutur Bupati Asip.

Bupati Asip juga menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga Perda yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasan serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Rapat paripurna DPRD tersebut, dihadiri oleh para perwakilan Forkompinda, para anggota DPRD; Sekda, Mukaromah Syakoer beserta para asisten; para staf ahli bupati; para kepala OPD se-Kabupaten Pekalongan; para pimpinan instansi vertikal; BUMN dan BUMD; KPUD; serta para perwakilan partai politik se Kabupaten Pekalongan. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here