Bangun 45 Embung, Anggarkan Rp 90 M

101

SEMARANG – Pemprov Jateng terus memprioritaskan program 1000 embung secara bertahap. Tahun 2018, Pemprov berencana membangun 45 embung di Jateng. Setidaknya 15 daerah menjadi prioritas pembangunan embung dengan anggaran mencapai Rp 90 miliar tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jateng, Prasetyo Budie Yuwono, menjelaskan selama 2013-2018 Pemprov Jateng membangun sekitar 119 embung. Pembangunan embung ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat Jateng terkait penyediaan air baku, asupan air tanah, irigasi pertanian, maupun pengendalian bencana banjir. “Tahun depan kami akan membangun lagi sebanyak 45 embung,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan embung ini merupakan kelanjutan dari program pemerintah pusat untuk memperbanyak embung di daerah. Sebanyak 45 embung itu rencananya tersebar di 15 kabupaten/kota di Jateng dengan kapasitas sekitar 100.000 meter kubik per embung. Ia menilai program embung sudah berhasil dan tahun 2017 sudah ada sebanyak 36 embung yang terbangun. “Perlahan kami akan berusaha untuk merealisasikan program 1000 embung di Jateng,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menyambut baik program 1000 embung yang dibangun secara bertahap. Pembangunan bertahap dilakukan karena anggaran yang terbatas. Untuk pembangunan embung, Pemprov tidak boleh asal membangun dan harus mengetahui peta lokasi. Sebab, di Jateng ada daerah yang benar-benar sumber airnya melimpah dan ada sebagian yang kekurangan air. “Di daerah yang kerap kekeringan ini harus menjadi skala prioritas, agar bisa maksimal,” tambahnya.

Ia menambahkan, program embung penting,  namun jangan sampai melupakan potensi yang sudah ada. Sehingga perlu ada upaya prioritas yang digulirkan pemprov soal 1000 embung. Selain embung, berbagai potensi bendung yang ada di Jateng harus bisa dikelola dengan baik. Hal ini penting, mengingat banyak daerah yang sudah memiliki bendung maupun saluran irigasi sudah dalam kondisi rusak. “Optimalkan yang jadi kewenangan pemprov, yakni perbaikan tata kelola bendung dan perbaikan irigasi yang jauh lebih prioritas saat ini,” tambahnya. (fth/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here