Registrasi Kartu Untuk Lindungi Masyarakat

24

SEMARANG – DPRD berharap agar masyarakat mengikuti instruksi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pendaftaran (registrasi) ulang kartu prabayar seluler. Hal itu sangat penting dan dilakukan semata-mata demi kenyamanan dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan penipuan dan lainnya.

Sekertaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD mengatakan, registrasi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat yang mendaftar akan masuk data base dan tidak bisa dipalsukan. Ia meminta masyarakat jangan apriori karena semua dilakukan untuk melindungan konsumen. “Masyarakat harus melakukan kebijakan itu. Saya yakin kalau data pasti aman,” katanya.

Politisi Nasdem ini menambahkan, dengan registrasi juga bisa meminimalisir penipuan. Ia sendiri mengaku mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal dan dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, Jumat (10/11). Awalnya ada SMS dengan mengaku bernama Yerry dan meminta bantuan karena temannya sakit. Ia lantas menelphone dan sempat terjadi perbincangan sebentar. “Karena di jalanan macet, kemudian tidak saya respon. Habis itu dia mengirim SMS lagi dengan kata-kata yang tidak sopan,” ujarnya.

Ternyata tidak hanya Ali Mansur HD, bahkan sejumlah Anggota DPRD Jateng ikut mendapatkan SMS serupa. Seperti Ketua Komisi A Masruhan Samsyri, Amin Darmanto, Fuad Hidayat, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Dengan adanya kasus seperti itu, menjadi sangat urgent agar masyarakat bisa registrasi ulang kartu pra bayar. “Jadi nanti kalau ada kasus serupa akan lebih mudah untuk melacak, karena semua kartu sudah didaftarkan,” tambah Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Syamsurie.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengguna layanan seluler untuk melakukan registrasi nomor prabayarnya sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP dan nomor kartu keluarga (KK). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. “Saya berharap semua bisa mensukseskan, karena saya fikir ini untuk kepentingan pelanggan,” tambahnya. (fth/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here