UMK Demak Sudah Diatas KHL

172

DEMAK – Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2018  berdasarkan surat edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Karena itu, perhitungannya tetap mempertimbangkan UMK tahun sebelumnya dengan penambahan angka inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara Nasional.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin) Pemkab Demak, Eko Pringgolaksito, dikantornya, kemarin. Menurutnya, UMK Kabupaten Demak pada 2017 ini sebesar Rp 1.900.000 dengan inflasi sebesar 3,7 persen dan PDB 4,9 persen.

Karena itu, kenaikan UMK mencapai 8,71 persen dari tahun 2016 sebesar Rp 1.745.000. Karena itu, pada 2018 diperkirakan Rp 2.065.490. Berdasarkan hasil survei 2015, angka itu sudah diatas  kebutuhan hidup layak (KHL). Menurutnya, kenaikan KHL sudah diantisipasi melalui inflasi dan PDB. “Untuk Kabupaten Demak sebetulnya UMK sudah diatas KHL. Besaran KHL sesuai hasil survei 2015 itu Rp 1.679.693,” katanya.

Terkait hal itu, berdasarkan aspirasi Serikat Pekerja meminta KHL tersebut dipertimbangkan ulang. Sebab, kata dia, mendasarkan usulan dari Serikat Pekerja besaran KHL mencapai Rp 2.272.000. Meski demikian, validitasnya masih belum teruji. Serikat Pekerja juga mengusulkan pemberlakuan upah minimal sektoral kabupaten dengan rata rata sekitar 3 persen diatas UMK.

“Nah, sesuai rapat Dewan Pengupahan Demak, mendasarkan ketentuan regulasi PP Nomor 78 Tahun 2015 dan mencermati perkembangan dinamika pengupahan di Demak dengan diberlakukannya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur skala upah, maka upah pekerja 2018 disamping adanya kenaikan UMK juga adanya struktur skala upah sesuai masa kerja. Untuk skala upah sudah ada PP nya. Karena itu, UMK sebetulnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman untuk KHL saja,” katanya. (hib/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here