Manfaat Guru Aktif di Ormas

127
Oleh: Hanif Masykur SPdI
Oleh: Hanif Masykur SPdI

PROFESI pendidik di Indonesia beragam istilahnya, ada guru, instruktur, pamong, ustaz, mursyid dan mungkin masih ada istilah yang lain. Samahalnya dengan ahli atau tokoh agama Islam yang ada di Indonesia, masing-masing daerah mempunyai istilah, misalnya di Jawa Tengah disebut Kiai, di Jawa Barat disebut Ajengan, di Sumatera disebut Abu, ada Tuan Guru dan mungkin masih ada istilah lain. Maka dalam paparan ini penulis ingin fokus pendidik yang ada pada pendidikan formal di Indonesia yang disebut guru dan pada perguruan tinggi disebut dosen.

Profesi guru di Indonesia merupakan profesi terhormat dan tinggi statusnya. Sehingga muncul guyonan, profesi guru tak seimbang antara status sosial dan gaji yang diterima. Kita mengerti bahwa di masyarakat profesi guru sangatlah istimewa melekat di setiap saat, sehingga seorang guru harus selalu baik tingkah lakunya atau akhlaknya, baik itu guru mata pelajaran yang non agama.

Keberadaan pendidikan formal di Indonesia diurus oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Sangat istimewa memang sekolah dasar sampai menengah diurus oleh Kementerian Pendidikan. Perguruan tinggi (PT) diurus oleh Kementerian Dikti, sedangkan madrasah dan PT agama diurus oleh Kementerian Agama.

Kementerian dalam mengatur sebuah lembaga pendidikan formal tentunya menyusun format sedemikian rupa, sehingga untuk mengatur pendidikan tentunya mengeluarkan undang-undang. Seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada lagi beberapa Peraturan Menteri (Permen), sehingga setiap bagian dalam pendidikan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur. Contoh RPP silabus ada Permen sendiri yang mengatur tentang evaluasi yang sering disebut Ujian Nasional (UN), juga ada Permen tersendiri yang mengatur pendidik dan tenaga pendidikan juga diterbitkan aturan.

Muncullah UU tentang guru dan dosen, dalam UU  guru dan dosen disebutkan tugas tanggung jawab dan tentunya hak yang harus diterima guru setelah menjalankan kewajibannya.

Dalam aturan entah itu Permen maupun PP yang diperuntukkan untuk guru, ada aturan tertentu yang mengharuskan guru itu untuk melakukan perencanaan pengajaran dan evaluasi. Bahkan lebih spesifik lagi guru yang sudah mempunyai sertikat pendidik profesional harus melaksanakan kewajibannya minimal 24 jam tatap muka setiap minggunya. Untuk tugas adminitrasi guru mulai dari menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan evaluasi sangat menyita banyak waktu. Terlebih, kebijkan pemerintah juga selalu berubah-ubah yang baru-baru ini menjadi viral adalah tentang lima hari sekolah yang membuat guru pulang sore, bahkan sampai rumah sudah malam.

Alhasil, muncul banyak reaksi dari kalangan yang menolak kebijakan tersebut. Sebagai gantinya, lahirlah Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), tertulis di situ sekolah boleh menjalankan 5 atau 6 hari sekolah dalam satu minggu.

Dari banyaknya tugas yang dibebankan kepada guru, maka menjadi salah satu alasan bahwa guru sudah tidak sempat lagi bersosialisai dan mengabdi melalui ormas (organisasi masyarakat). Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menulis tentang kegiatan guru masyarakat. Penulis sebagai guru pada sekolah swasta yang berlabel agama, sebut saja sekolah miliknya orang NU –SMA Islam Kandangan– yang bernaung pada Ma’arif NU merasakan kemanfaatan bisa aktif di ormas. Kemanfaatan dirasakan waktu penerimaan siswa baru dan kegiatan-kegiatan sekolah yang membutuhkan dukungan masyarakat. Hal serupa dialami oleh teman-teman penulis serta kawan guru yang juga aktif di kegiatan sosial.

Dengan aktif di kegiatan sosial, banyak sekali jaringan atau kenalan, sehingga sangat membantu kemajuan sekolah kita. Kawan penulis yang menjadi guru swasta juga tidak sedikit yang aktif di ormas, dan masih bisa menjalankan tugasnya sebagai guru pada pendidikan formal dengan baik. (*/aro)

Guru SMA Islam Kandangan Temanggung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here