Kualitas Udara Semarang Diambang Batas

145
BERI PENJELASAN: Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera saat menjadi narasumber dalam diskusi bulanan bertemakan ‘Hukum lingkungan pada rumah sakit’, yang diadakan di aula direksi RSUP dr Kariadi Semarang, Jumat (10/11). (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENJELASAN: Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera saat menjadi narasumber dalam diskusi bulanan bertemakan ‘Hukum lingkungan pada rumah sakit’, yang diadakan di aula direksi RSUP dr Kariadi Semarang, Jumat (10/11). (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG- Kualitas udara di jalan protokol Kota Semarang sudah diambang batas. Sehingga harus mendapatkan perhatian serius. Hal itu disampaikan, Pakar hukum Untag Semarang, Dr Edy Lisdiyono, dalam acara diskusi bulanan bertemakan Hukum Lingkungan Pada Rumah Sakit, yang diadakan di aula direksi RSUP dr Kariadi Semarang, Jumat (10/11).

Edy menyampaikan dari 3 stasiun penelitian yakni, Kalibanteng (20.610), Pemuda (17.175) di Setyabudi (15.343), maka jelas sekali kadar Co diatas ambang batas yang sudah ditentukan, yakni 15.000.

“Di Jateng ada 3 tempat stasiun pemantau kualitas udara mulai di Banyumanik, Pedurungan dan Desa Wates, tapi semua non aktif. Disadari atau tidak, polusi tersebut menggerogoti tubuh dan akhirnya menyebabkan penyakit bahkan kematian,” kata Edy Lisdiyono dalam paparan materinya tentang Perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat polusi udara.

Sedangkan, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera dalam paparannya menyampaikan, ada tiga cara membentuk moral habit formation atau pembentukan kebiasaan mengenail nilai-nilai baik dan buruk dalam pengelolaan limbah rumah sakit.

Ia mengutip dari kutipan pakar hukum pidana, Bernard L Tanya. Ia menyebutkan, hal utama adalah melalui keteladanan. Menurutnya keteladanan tidak hanya menyangkut contoh tentang sesuatu yang dijunjung dan dihargai, tetapi menyangkut seseorang yang patut dihormati, disegani dan patut dicontoh.

Selain itu, lanjut Yosep, melalui mekanisme reward dan punishment. Dengan adanya penghargaan berupa kenaikan jabatan atau kenaikan gaji, pastinya semua pegawai dan karyawan akan menjaga lingkungan dari pencemaran.

“Jadi bobot sanksi dan imbalan harus seimbang dan ekuivalen dengan besarnya kejahatan dan kebaikan yang dilakukan,” kata Yosep dalam paparan materinya tentang Rumah sakit pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan.

Terakhir, kata Yosep, melalui pembentukan moral habit atau keberanian moral pimpinan atau instansi untuk bertanggungjawab atas perilaku anggota dan bawahannya. Dalam penjabaran ketiga ia mengutip prinsip etis Aristoteles tentang ‘Epikeia’. Ia menyampaikan Epikeia dituntut manakala keutamaan yang ada dalam hukum menjadi taruhannya.

“Jadi sebagai pimpinan haruslah bersikap seolah-olah anda sebagai orang yang dilayani, maka pelayanan akan sempurna. Secara detail tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup ada pada konsideran Undang-Undang No 32 tahun 2009,” jelasnya. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here