Jateng Siaga Darurat Bencana

120
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sejumlah daerah di Jateng mulai diterjang bencana alam. Seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Sejumlah bencana juga telah menelan korban jiwa. Karena itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jateng, untuk segera mengeluarkan status siaga darurat bencana.

Surat yang ditandatangani gubernur pada 9 November 2017 itu bertujuan agar penanganan bencana alam bisa cepat. SE tersebut juga meminta agar bupati/wali kota menggelar rapat koordinasi lintas instansi, mengaktifkan posko siaga bencana banjir dan tanah longsor yang melibatkan TNI, Polri, OPD terkait, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait kebencanaan.

“Ini merupakan tindak lanjut edaran dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) bahwa musim penghujan di Jateng dimulai November, puncaknya di Desember dan Januari 2018,” terangnya, Jumat (10/11).

Orang nomor satu di Jateng ini juga meminta agar nomor kontak posko siaga bencana disebarluaskan ke masyarakat sampai tingkat desa/kelurahan. Kemudian menyiagakan sarana prasarana penanganan kebencanaan berupa logistik dan kebutuhan dasar pengungsi.

Termasuk mengadakan mitigasi bencana dengan perbaikan saluran drainase serta gerakan resik-resik sungai. Juga mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau Satuan Kerja BBWS.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana berharap dalam waktu dekat ini bupati dan wali kota melakukan rapat khusus menghadapi bencana alam yang berpotensi terjadi di daerah masing-masing. Terutama OPD yang punya sumber daya manusia dan peralatan. Termasuk mempersiapkan alat berat serta kebutuhan dasar semisal beras, dan logistik lainnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana membangun kebersamaan dengan semua komponen yang ada. Utamanya dunia usaha untuk meringankan beban ketika ada dampak bencana. “Bupati dan wali kota kan penanggungjawab utama ketika terjadi bencana. Maka mereka harus hadir di kesempatan pertama untuk langsung menggunakan manajemen insinder saat darurat,” terangnya.

Dijelaskan, adanya SE tentang siaga darurat tersebut, juga bisa dijadikan dasar bagi bupati/wali kota mengeluarkan siaga darurat di daerahnya. Karena status tersebut secara regulasi sebagai syarat untuk bisa dipergunakannya dana belanja tak terduga (BTT).

“Desember dan Januari suka tak suka harus dihadapi, kalau siap maka korban bisa diminimalisasi utamanya masyarakat di daerah rawan longsor. Kalau di bantaran sungai sepanjang tanggul tidak jebol, kami nilai masih aman,” bebernya.

Pihaknya pun mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota memangkas ranting -ranting pohon, serta meninjau kembali pohon-pohon yang sudah tua. Termasuk mengecek papan reklame yang berpotensi roboh. “Pokoknya waspada dan waspada,” harapnya.

Dijelaskan, sebenarnya saat ini belum masuk puncak musim penghujan. Tapi sudah banyak terjadi bencana alam yang cukup besar hingga menelan korban jiwa. Seperti banjir di Cilacap dan Banyumas, robohnya pohon beringin besar di alun-alun Banjarnegara serta ambruknya gedung tua akibat angin kencang di Tegal. “Itu kan satu bukti cuaca kita memang ekstrim betul, saat hujan pasti diikuti angin kencang,” ungkapnya. (amh/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here