Dikaji, Angkutan Masal Berbasis Rel

151
TIDAK DISIPLIN: Salah satu BRT Trans Semarang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di halte, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TIDAK DISIPLIN: Salah satu BRT Trans Semarang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di halte, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG Dinas Perhubungan Kota (Dishub) Kota Semarang akan terus mencari solusi atas persoalan kamacetan lalu lintas di Kota Semarang. Di antaranya, dengan memaksimalkan penataan penggunaan transportasi masal melalui Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.  Selain itu, saat ini sedang dikaji mengenai rencana angkutan masal berbasis rel dengan konsep Light Rail Transit (RLT).

Hal ini sebagai salah satu upaya mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Semarang yang kian pelik. Terlebih, saat ini Kota Semarang menjadi salah satu dari 8 kota maju di Indonesia.

“Merespons kebutuhan layanan transportasi masal, kami maksimalkan BRT. Selain itu, salah satu rencana ke depan adalah mengenai penerapan LRT. Kami sedang melakukan kajian,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Muhammad Khadik, kemarin.

Dikatakannya, sejauh ini Kota Semarang masih memiliki persoalan kemacetan lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu dampak dari kemajuan masyarakat perkotaan dalam berbagai hal.

“Saat ini, berbagai upaya mengantisipasi kemacetan lalu lintas telah dilakukan. Misalnya, penerapan kebijakan pengaturan arus jalan sistem satu arah dan penerapan teknologi ATCS (Automatic Traffic Control System),” ujarnya.

Dikatakannya, pelayanan BRT saat ini terus dilakukan peningkatan agar peran transportasi masal bisa maksimal. Total jumlah armada yang beroperasi saat ini 116 armada terdiri atas 6 koridor, dengan didukung sebanyak  645 karyawan.

“Sesuai rencana ke depan hingga 2021 ditargetkan akan ditambah menjadi 12 koridor,” katanya.

Mengenai ATCS, lanjut Khadik, memberikan gambaran singkat penggunaan teknologi yang diharapkan bisa membantu manajemen lalu lintas di Kota Semarang. Dishub memiliki ruang ATCS Center yang terkoneksi dengan banyak titik-titik traffic light di persimpangan-persimpangan di Kota Atlas.

“Melalui Control Room ATCS ini dapat memantau  24 jam  kondisi arus kemacetan lalu lintas dengan kamera CCTV dan pengeras suara yang terpasang di traffic light. Sehingga secara real time bisa memantau pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Termasuk penerapan e-tilang,” ujarnya.

Khadik menjelaskan, sekarang ini telah ada 27 titik yang bisa dipantau dari ATCS Center, dan akan segera ditambah menjadi 38 titik. Selain itu, lanjut dia, juga sedang dibahas mengenai penambahan rute-rute BRT baru untuk melayani kawasan-kawasan yang belum terjangkau layanan transportasi masal.

“Berkenaan dengan itu, kami juga sedang mengkaji bersama dengan Pemerintah Kota Toyama Jepang untuk mengubah 80 unit armada Trans Semarang dikonversi menjadi berbahan bakar gas. Untuk infrastrukurnya di daerah Mangkang dan Penggaron sudah ada SPBG yang bisa memasok bahan bakar gas,” katanya.

Pakar Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan, hingga 2017, subsidi pemerintah untuk angkutan umum secara nasional dinilai terlalu kecil dibandingkan subsidi untuk moda kereta api.

“Tahun 2017, subsidi bus perintis sebesar Rp 124,5 miliar. Bus perintis tersebar se-Indonesia. Sementara subsidi moda kereta sudah mencapai Rp 2,1 triliun.  Sebanyak 65 persen atau Rp 1,348 triliun diberikan untuk subsidi penumpang pengguna KRL Jabodetabek. Penikmat moda kereta hanya publik di Jawa dan Sumatera,” bebernya.

Di samping upaya memperbesar atau menambah subsidi angkutan umum adalah untuk menenuhi target 34 kota yang harus memiliki bus sistem transit atau BRT. Dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019, kata dia, selain pengadaan 3.000 bus juga ada target 34 kota memiliki BRT.

“Hingga sekarang target tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya, daerah-daerah yang  sudah mendapatkan bantuan bus, tidak bisa segera mengoperasikan, karena terkendala anggaran,” katanya.

Di daerah, lanjut dia, APBD tidak cukup mampu untuk memberikan subsidi bagi semua trayek bus umum. Tentu, perlu bantuan dari pemerintah pusat, kecuali Kota Jakarta yang sudah bisa mandiri.

“Karena APBD Jakarta cukup tinggi. Di Solo, tahun ini mendapat hibah 45 unit bus. Namun hingga sekarang belum dapat dioperasikan karena tidak ada anggaran. Di Kota Pangkal Pinang dapat hibah 5 bus, juga belum dioperasikan dengan alasan sama,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, masih banyak kepala daerah kurang bergairah dalam menata transportasi umum, karena dinilai tidak menghadirkan profit. Idealnya, pemerintah pusat selain memberikan bantuan bus ke daerah, juga perlu memberikan bantuan operasional.

“Maka perlu kerja sama Kemenhub, Kemenkeu dan Kemendagri untuk segera mewujudkan transportasi umum humanis di daerah,” harapnya. (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here