Data Statistik Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

209

UNGARAN – Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Kabupaten Semarang Manggus Suryono menegaskan keberadaan data angka atau statistik yang valid sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Karenanya, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami data dan statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. “Data statistik yang menjadi kewenangan BPS bersifat dasar yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat di tingkat regional, Nasional bahkan Internasional,” ujar Mangus, Jumat (10/11).

Ekspose data yang dilakukan yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang fungsi dan guna data dasar itu. Ditambahkan oleh Manggus, pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada publik tentang keberadaan data statistik berdasarkan UU nomor 16 Tahun 2017.

Berdasarkan aturan legal formal itu, selain statistik dasar yang menjadi kewenangan BPS, juga diatur statistik sektoral di tiap-tiap instansi terkait dan statistik khusus di kalangan akademisi. Sehingga anggapan bahwa data dan statistik menjadi urusan penuh BPS adalah salah. “Statistik sektoral seperti jumlah guru, murid maupun jumlah pasien pengguna layanan kesehatan seperti Puskesmas tentu menjadi urusan Dinas Pendidikan ataupun Kesehatan,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, seluruh pemangku kepentingan bertanggungjawab pada statistik sesuai bidang tugas masing-masing. Terkait statistik dasar, Manggus memastikan bahwa metode dan konsep penyusunannya sama dari tingkat lokal, regional hingga Nasional.

Sehingga ia memastikan data yang dihasilkan dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan pembangunan dan pemerintahan di semua level. Dia mencontohkan, data pertumbuhan ekonomi yang disusun BPS bisa dimanfatkan Pemkab Semarang untuk mengevaluasi kinerja semua sektor.

Sebab data yang dihasilkan dijamin valid dan menggunakan metode yang sama di semua jenjang institusi pemerinahan. “Jadi bisa dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sini dengan kabupaten/kota lainnya karena menggunakan metode yang sama,” katanya.

Diakui Manggus, proses penyusunan data dan statistik oleh BPS memang sulit dan memerlukan biaya tinggi. Namun dia memastikan pula bahwa proses pembangunan yang mengabaikan data dan statistik akan lebih sulit dan lebih mahal biaya operasionalnya.

Terpisah Sekda Gunawan Wibisono menegaskan pentingnya data dan statistik sektoral dalam rangka menentukan kebijakan pembangunan. “Ekspose data dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja kita selama ini. Sekaligus menjadi evaluasi agar kita dapat mempercepat proses pembangunan mencapai target yang ditentukan,” ujarnya. (ewb/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here