Terapkan Transaksi Non Tunai

155

UNGARAN–Meminimalisasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Semarang berencana menggunakan sistem transaksi non tunai pada 2018. Untuk memuluskan langkah strategis Pemkab Semarang tersebut, akan diterapkan pada penerimaan maupun belanja dan dilakukan pembatasan nilai pembelanjaan.

“Jadi APBD Kabupaten Semarang nanti mulai 2018, menjadi salahsatu dari 12 kabupaten/kota yang menerapkan transaksi non tunai dalam APBD,” kata Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, Kamis (9/11) kemarin.

Tahap pertama, imbuhnya, masih dibatasi. Cash masih boleh, jika di bawah Rp 2,5 juta. Di atas nilai itu harus non tunai. Melalui program tersebut, Pemkab Semarang berharap lebih efisien dan efektif dalam rangka mengurangi kebocoran pendapatan di semua sektor. “Termasuk pendapatan pajak dari rumah makan,” ujarnya.

Saat ini, imbuhnya, kebocoran PAD Kabupaten Semarang menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, karena kebocoran terjadi di semua sektor. Melalui program transaksi non tunai diharapkan bisa menekan angka kebocoran tersebut. Dari sektor pajak, penerapan self assessment sudah dilakukan, di antaranya yaitu pemasangan timing box di setiap tempat wajib pajak (WP).

Melalui timing box tersebut, WP bisa mengecek sendiri berapa besaran dan tunggakan pajak yang harus ia bayar. Selain itu, Pemkab Semarang bisa memonitor langsung besaran pajak dari WP tersebut. “Pemkab Semarang hanya melakukan pencocokan data dari WP melalui timing box dengan besaran pajak yang sudah terbayar. Apabila tidak sesuai, kebocoran bisa terdeteksi,” katanya.

Selain itu, penerapan transaksi non tunai juga akan dilakukan di beberapa objek wisata yang dikelola Pemkab Semarang. Soni mencontohkan objek wisata Candi Gedong Songo. Objek wisata tersebut saat ini dikelola langsung oleh Pemkab Semarang melalui Dinas Pariwisata setempat. “Jadi nanti sampai retribusi pasar sudah pakai e-money. Termasuk di Gedung Songo pakai kartu. Sehingga pengunjung yang masuk bisa tercatat berapa orang itu ada,” katanya.

Kabid Pajak Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Caholid Mawardi mengungkapkan jika diterapkannya timing box tersebut secara tidak langsung akan mendongkrak pendapatan. “Pemasangan timing box akan dilakukan di semua WP, di antaranya hotel dan restauran,” katanya. (ewb/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here