Penambangan Makin Marak dan Ancam Kerusakan Lingkungan

DPRD Desak Pemkab Magelang Pantau Kegiatan Penambangan Merapi

96
BERI MASUKAN : Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, M. Sakir saat melakukan pengawasan kegiatan Pemkab Magelang. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
BERI MASUKAN : Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, M. Sakir saat melakukan pengawasan kegiatan Pemkab Magelang. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

DPRD Kabupaten Magelang mendorong Pemkab Magelang melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan penambangan galian C di wilayah gunung Merapi. DPRD menilai, aktivitas penambangan dengan alat berat, makin banyak dan cenderung tidak terkontrol.

ANGGOTA Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Ahmad Sarwo Edi mengatakan, saat ini pihaknya menilai banyak dampak buruk yang disebabkan oleh kegiatan penambangan galian C. Untuk itu, pihaknya meminta agar dilakukan pengawasan ketat.

“Kami melihat saat ini banyak kerusakan lingkungan akibat penambangan di lereng gunung Merapi dan di sepanjang DAS (daerah aliran sungai) Kali Progo yang semakin tidak terkendali, sehingga mengancam terjadinya bahaya dan bencana di sekitar lokasi penambangan,” kata Edi.

Menurutnya, pengawasan harus bersifat menyeluruh. Bukan hanya penambangan alat berat, namun juga penambangan manual. Meningat beberapa waktu lalu, banyak terjadi kasus penambang terkubur tebing karena menambang di bawahnya. “Pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh tebang pilih,” kata Edi.

Edi mengatakan, siapapun yang melakukan penambangan di wilayah Kabupaten Magelang, harus bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi atas perbuatannya.

“Sehingga jangan sampai karena ulah mereka, tetapi kemudian menyengsarakan masyarakat di sekitarnya,” sentil Edi. Pemkab Magelang juga diminta tidak hanya memungut pajak dari galian C, tapi wajib melakukan monitoring dan pengawasan terkait aktivitas penambangan galian C.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, M. Sakir menambahkan, pihaknya menyoroti kegiatan penambangan galian C di kawasan Merapi yang marak. Para penambang melakukan kegiatan, diduga lantaran mengantongi izin rekomendasi teknis dari BBWSSO untuk pemeliharaan sungai.

“Kenyataan di lapangan, justru mereka melakukan aktivitas penambangan. Apakah Dinas Lingkungan Hidup (LH) sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi ini? Karena dipastikan kegiatan itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan,” paparnya.

Sebagai pemilik wilayah, seharusnya Pemkab Magelang melakukan pengawasaan ketat. Baik meliputi wilayah penambangan dan kegiatan pasca-tambang. “Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan harus terus dijaga dan diperjuangkan.”

Sakir menambahkan, kegiatan penambangan yang sudah berizin, juga memiliki masa berlaku. Setiap kegiatan, diberikan izin selama dua tahun, dan bisa diperpanjang. Selain itu, para pengusaha tambang juga sudah ditentukan lokasi dan luasan area lahan yang diperbolehkan untuk ditambang. “Ini juga perlu dilakukan kroscek di lapangan. Apakah sudah sesuai denah atau koordinat yang ditentukan,” urai Sakir.

Pemkab Magelang sendiri, kata dia, menjadi bagian dari Tim Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup yang bertugas mengawasi ketaatan pemrakarsa usaha/penambang terhadap pelaksanaan izin lingkungan.

”Walaupun kewenangan pemberian izin penambangan galian C menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Pemkab Magelang tetap harus mengambil langkah-langkah strategis dan nyata dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.”

Sakir berharap, Pemkab Magelang melalui dinas terkait melakukan monitoring. Yakni, bekerja sama dengan instansi lain yang terkait. Juga melaporkan hal-hal yang dinilai tidak sesuai kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Kita harap sering turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.” (adv/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here