Lamban, Penggantian Tanah wakaf

Masjid Jami Baitul Berdiri di Tengah Tol

132
BELUM DIBONGKAR: Masjid Jami Baitul Mustaghfirin di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan masih berdiri kokoh di tengah Jalan Tol Semarang-Batang. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BELUM DIBONGKAR: Masjid Jami Baitul Mustaghfirin di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan masih berdiri kokoh di tengah Jalan Tol Semarang-Batang. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

“Kalau masjid ini belum dibongkar, Mas, karena belum dibangunkan masjid baru untuk warga. Tidak tahu kapan dibangun, namun tempat relokasinya sudah ada, di dekat masjid lama juga.”

Suyono, Pekerja Proyek Tol Semarang-Batang

SEMARANG Proyek tol Semarang-Batang bukan hanya menggusur ribuan rumah warga. Sejumlah tempat ibadah pun tergusur oleh proyek tersebut, salah satunya Masjid Jami Baitul Mustaghfirin di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan Semarang. Namun karena penyelesaian penggantian tanah wakaf belum tuntas, hingga kini masjid tersebut masih berdiri kokoh di tengah proyek tol Semarang-Batang.  Bahkan masjid itu masih digunakan warga untuk beribadah meski pengerjaan tol di sekitarnya sudah masuk tahap pembetonan.

“Kalau masjid ini belum dibongkar, Mas, karena belum dibangunkan masjid baru untuk warga. Tidak tahu kapan dibangun, namun tempat relokasinya sudah ada, di dekat masjid lama juga,” kata Suyono, salah satu pekerja proyek tol.

Maskun, warga setempat mengatakan, sampai saat ini Masjid Baitul Mustaghfirin masih digunakan warga untuk beribadah, lantaran belum ada masjid pengganti yang diberikan oleh pihak pelaksana jalan tol.

“Setiap hari, masih buat jamaah Mas. Kalau Jumat juga digelar salat Jumat,” ucapnya.

Menurut dia, belum dibongkarnya masjid, lantaran status tanah tempat berdirinya masjid adalah tanah wakaf. Berbeda dengan bangunan rumah yang ada di sekitar masjid sudah mendapatkan ganti rugi, karena milik pribadi atau perseorangan.

“Informasinya memang tanah wakaf, jadi mungkin harus diselesaikan dulu, dicarikan lahan pengganti dan dibangunkan masjid baru, kemudian baru dibongkar, “ tuturnya.

Suyitno, warga lainnya menjelaskan, jika masjid tersebut dulunya adalah surau kecil. Namun seiring berkembang dan bertambahnya warga di daerah Beringin, Gondoriyo, dan Tambakaji, kemudian surau tersebut dibongkar dan dijadikan bangunan masjid untuk menampung warga salat berjamaah. “Kalau sejak kapan saya kurang tahu, yang jelas saya tinggal di sini sejak 1980 masjid itu sudah ada,” ucapnya.

Sebagai warga yang juga menggunakan masjid tersebut, dirinya berharap jika pembangunan masjid baru bisa secepatnya terlaksana. Apalagi diketahui pihak pengembang, pemilik tanah wakaf, serta takmir masjid sudah menyepakati tempat relokasi masjid yang letaknya 100 meter dari masjid lama. “Kalau bisa dibangun secepatnya, soalnya kalau mau salat di masjid apalagi saat hujan, jalannya becek dan licin. Bahkan kendaraan yang melintas membahayakan warga yang hendak ke masjid,” pintanya.

Takmir Masjid Jami Baitul Mustaghfirin, Jazuli, mengatakan, jika sebenarnya antara pihak takmir, pemilik tanah wakaf dan pengembang sudah mendapatkan tempat relokasi bagi pembangunan masjid. “Semuanya sudah clear Mas, memang statusnya tanah wakaf, namun ada akta wakafnya. Jadi, memang agak tertunda pembebasan lahannya, tapi tempat relokasi pun sudah didapatkan,” katanya.

Terkait pembongkaran masjid, lanjut dia, belum tahu akan dilaksanakan kapan, namun pihaknya meminta sebelum dibongkar, masjid ditempat relokasi bisa dibangun terlebih dahulu secepatnya. Tujuannya, agar warga bisa beribadah dengan tenang dan tidak terganggu proses pembangunan jalan tol.

“Kami hanya menerima jadi, yang membangunkan nanti dari pihak pengembang. Kalau dibongkarnya kapan belum tahu, kesepakannya adalah kalau masjid baru belum jadi tidak boleh dibongkar, kami harap sebelum Idul Fitri nanti kami bisa menempati masjid yang baru,” harapnya.

Selain masjid, bangunan lain yang menjadi korban adalah MI Terpadu Nurul Islam yang ada di Jalan Plampisan. Di sekitar bangunan sekolah tersebut, pengembang sedang melakukan pengerasan jalan, bahkan lalu-lalang kendaraan proyek terkadang membuat asap dan debu berterbangan, selain itu membahayakan siswa yang bermain di sekitar sekolah. Sayangnya, saat hendak dikonfirmasi, pihak sekolah tidak berkenan dengan alasan tidak ada izin atau surat dari pengurus sekolah.

“Kalau mau wawancara harus ada surat izinnya, Mas, soalnya urusannya antara dua lembaga, jadi kami tidak berani memberikan keterangan kalau tidak ada ijinnya,” kata seorang guru yang ditemui Jawa Pos Radar Semarang.

Birokrasi Terlalu Panjang

Pembebasan tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol ruas Salatiga-Mantingan dan Batang-Semarang tergolong lambat. Hingga saat ini, masih ada 86 bidang tanah wakaf seluas 43.343 meter persegi yang belum tuntas. Tanah wakaf itu terdiri atas masjid, madrasah, makam dan tanah kosong.

Karena belum dibebaskan, tidak heran jika di tengah-tengah pembangunan jalan tol, masih ada masjid yang berdiri kokoh. Pengerjaan jalan tol pun terpaksa melompat karena tidak berhak merubuhkan bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf itu.

Kepala Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng, Mohammad Ahyani, menjelaskan, proses birokrasi pembebasan tanah wakaf memang panjang seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi itu diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 42 Tahun 2006.

Dijelaskan, dalam UU itu, pembebasan tanah wakaf harus melewati penilaian dari tim appraisal. “Setelah itu diajukan ke BWI (Badan Wakaf Indonesia), kemudian diberikan ke Kemenag. Nanti diteruskan ke Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah), kemudian naik ke menteri untuk diverifikasi. Setelah mendapatkan rekomendasi, baru tanah wakaf bisa dipindah. Memang agak jauh prosesnya,” terangnya ketika dihubungi, Kamis (9/11).

Dia mengaku, tidak mengetahi proses pembebasan tanah wakaf sudah sampai tahap yang mana. Sebab, pengurusan itu diurus masing-masing daerah. “Saya tidak tahu prosesnya sudah sampai mana. Yang jelas masih diproses semua, tapi belum klir. Tidak terbengkalai,” bebernya.

Selain proses birokrasi yang panjang, teknis penggantian tanah wakaf juga cukup ribet. Meski proses verifikasi sudah selesai, bangunan di tanah wakaf tidak bisa langsung dirubuhkan. Harus ada lahan lain sebagai penggantinya. “Harus ditukar. Tidak bisa diganti uang. Uangnya untuk membeli lahan di sekitar situ yang luasnya sama. Kemudian dibangun,” tuturnya.

Lokasi penggantinya pun tidak bisa sembarangan. Tidak bisa di lain desa atau kelurahan. “Kalau itu masjid, nanti jamaahnya bagaimana kalau mau beribadah? Memang repot,” tegasnya. (den/amu/amh/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here