Sepakat UMK Rp 1.573.000/Bulan

77

PURWOREJO—Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo tahun 2018 diusulkan sebesar Rp 1.573.000/bulan. Usulan tersebut sudah sampai ke meja Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Besaran UMK 2018 yang diusulkan ke gubernur, diklaim naik dari UMK 2017 yang hanya Rp 1.445.000 per bulan.  Besaran tersebut telah disepakati elemen Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang Purworejo, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Purworejo.

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnakertrans Purworejo Minarningsih SE  mewakili Kepala Disnakertrans Drs Sutrisno MSi, kepada pers menyampaikan, semua sepakat dan setuju dengan besaran angka Rp 1.573.000/bulan. “Karena itu, kami sudah usulkan kepada gubernur,” tandas Minarningsih.

Usulan UMK 2018 sebesar Rp 1.573.000/bulan,  dihitung sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Pemerintah menetapkan perhitungan UMK berdasar tingkat inflasi nasional sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen.

“Kami sudah tidak menggunakan metode kebutuhan hidup layak (KHL), apabila merujuk dasar pertumbuhan dan inflasi, sekiranya besaran UMK mencukupi kebutuhan,” terangnya.

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Aris Widyantoro menambahkan, seluruh perusahaan menerapkan UMK tahun 2017 sesuai ketetapan. “Saat ini berdasar laporan, semua menjalankan aturan UMK.”

Sementara itu, UMK Kabupaten Kebumen tahun 2018,  diusulkan naik Rp 126.100 dari UMK tahun ini. Yakni, dari Rp 1.433.900 tahun ini, naik menjadi Rp 1.560.000. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker KUKM) Kebumen, Khamla Nugraheni, mengatakan besaran usulan UMK tersebut atas kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kebumen.

Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kebumen, Badan Pusat Statistik (BPS), Disnaker KUKM dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Keputusan ini sudah atas kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Kebumen,” kata Khamla Nugraheni. (jpg/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here