Pemkab Semarang Dorong Perangkat Desa Jadi Peserta BPJS

151
PERANGKAT : Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono menyerahkan replika kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa di Hotel The Wujil, Rabu (8/11) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERANGKAT : Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono menyerahkan replika kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa di Hotel The Wujil, Rabu (8/11) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Hingga kini belum semua perangkat desa di Kabupaten Semarang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal sudah diatur dalam regulasi tentang anggaran desa yang digunakan untuk pembayaran BPJS Ketenagaerjaan.

Hal itu dikatakan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Semarang, Budi Santoso usai rapat koordinasi antara Pemkab Semarang, Kepala Desa, dan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel The Wujil Bergas, Rabu (8/11) kemarin. “Kepala desa yang belum mengikutkan perangkatnya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka takut itu merupakan pelanggaran,” kata Budi.

Karena itulah, Budi berharap, bagi kepala desa yang belum mengikutkan perangkat desanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan segera mendaftarkannya. “Tidak usah takut, tidak apa-apa menggunakan anggaran desa, sudah diatur penggunaannya,” ujarnya.

Dijelaskan lebih lanjut, berbagai fasilitas dari perangkat desa apabila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya mendapatkan tunjangan pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sehingga, hal itu sangat membantu aparatur desa yang bersangkutan apabila sudah tidak menjabat. “Ada yang meninggal 8 orang itu semua dapat pensiunan. Bahkan anaknya yang berusia 23 tahun juga masih mendapatkan santunan,” ujarnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan cara pemerintah mengurangi kemiskinan. Sistem subsidi silang tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki perekonomian di bawah rata-rata untuk tetap dapat tunjangan hingga hari tua. “Banyak warga apabila lulus SMA maunya jadi PNS, karena tergiur dengan pensiunan, sekarang sudah tidak. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, baik itu karyawan pabrik, apabila jadi peserta juga dapat pensiun,” ujarnya.

Hingga kini, imbuhnya, masih ada empat desa yang belum mendaftarkan perangkat desanya. “Namun kabarnya akan segera menyusul mendaftarkan perangkat desanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono yang hadir pada kesempatan tersebut berharap hal itu dapat diikuti oleh semua perangkat desa. “Harapan kami asuransi baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, seluruh perangkat desa bisa mengikuti. Karena asuransi ini sangat bermanfaat,” ujar Sekda yang akrab disapa Soni itu.

Dijelaskan Soni, saat ini di Kabupaten Semarang terdapat 208 desa dan jumlah perangkat RT/RW sebanyak 8000 orang. Apabila semuanya diikutkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sangat menguntungkan peserta. “Menggunakan dana desa boleh, sepanjang kemampuan desanya ada,” katanya. (ewb/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here