Dewan Akan Panggil Pimpro

86 Bidang Tanah Wakaf Belum Diganti

138
Noor Ahmad (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI)

“Jadi, tidak gampang untuk menggunakan tanah wakaf meski dengan asal gusur berdalih melaksanakan instruksi presiden. Semuanya ada aturan yang harus ditaati sebagai ciri kita negara hukum, tak menang-menangan sendiri.”

Noor Ahmad Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

SEMARANG Sebanyak 86 bidang tanah wakaf yang tergusur proyek jalan tol Semarang-Solo ruas Pejagan-Solo terancam tidak diganti. Tanah wakaf seluas 43.343 meter persegi itu berupa masjid, madrasah, makam, dan tanah kosong.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Noor Ahmad, mengaku, telah mendapat laporan lengkap dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jateng. Rencananya, Komisi VIII segera memanggil pihak terkait, antara lain pimpinan proyek (pimpro), unsur nadhir harga wakaf, serta sejumlah instansi terkait. “Kami menyesalkan kesewenangan pimpro yang cenderung melanggar aturan,” tegasnya, kemarin.

Dijelaskan, kekuatan aset wakaf dilindungi UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Intinya, meski hanya satu meter persegi pun pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan lain harus melalui prosedur antara lain mendapat izin Menteri Agama dan BWI.

“Jadi, tidak gampang untuk menggunakan tanah wakaf meski dengan asal gusur berdalih melaksanakan instruksi presiden. Semuanya ada aturan yang harus ditaati sebagai ciri kita negara hukum, tak menang-menangan sendiri,” tegasnya, didampingi Ketua Divisi Bidang Hukum BWI Jateng, Achyani.

Sebanyak 43.343 meter persegi harta wakaf yang diterjang pembangunan jalan tol tersebut meliputi Kabupaten Tegal untuk ruas tol Pejagan-Pemalang, Kabupaten Pemalang (Pemalang-Batang), Kabupaten Pekalongan (Pemalang-Batang), Kabupaten Batang (Batang-Semarang 1), Kota Semarang (Batang-Semarang2), Kendal (Batang-Semarang 3), Kabupaten Semarang (Semarang-Salatiga), Boyolali (Salatiga-Boyolali), Boyolali dan Karangayar (Solo-Mantingan1), dan kabupaten Sragen (Solo-Mantingan 2).

Seharusnya, tegas Noor Ahmad, yang namanya harta wakaf sebelum berubah menjadi jalan tol untuk kepentingan umum atau kepentingan apapun harus terlebih dulu diselesaikan ganti ruginya. Sebelum ada ganti rugi tak boleh dikerjakan.

Tapi, fakta di lapangan, 86 bidang tanah wakaf tersebut belum ada proses tukar gulingnya, tapi aset wakaf sudah dikerjakan. Tentang nilai tukar guling, Noor Ahmad, menyebut minimal sepadan dari luas dan harga aset wakaf atau bisa lebih besar lagi.  Sedangkan proses tukar guling itu membutuhkan waktu cukup lama.

Pasal 40 UU Wakaf menyebutkan, ada tujuh larangan memanfaatan harta wakaf, yakni tak boleh dijaminkan, disita, dijual, dialihkan, ataupun ditukar kecuali untuk kepentingan umum. Pasal 41 (2) menyebutkan, meski untuk kepentingan umum harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama dan BWI. Ketentuan ini juga belum dilaksanakan.

Di lain pihak, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II, Sriyono, mengatakan, di wilayahnya terdapat 14 tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Dari julah tersebut, 12 bidang di antaranya sedang proses pemberian lahan calon pengganti dan sudah divalidasi.

“Kalau yang di Kota Semarang tidak ada persoalan. Dua minggu berturut-turut ini kami sudah rapat koordinasi dua kali dengan pihak-pihak terkait. Para  nadhir wakaf sudah bisa memahami, karena sudah dicarikan lahan pengganti, dan mereka juga sudah cocok,” kata Sriyono yang juga Kepala BPN Kota Semarang.

Sedangkan tanah wakaf yang sebelumnya berdiri bangunan musala maupun masjid yang sudah tidak dipergunakan untuk tempat ibadah, sebagian para nadhir sudah mengizinkan untuk dibongkar. Secara bersamaan, proses pembangunan tempat ibadah yang baru sedang berjalan.

“Untuk dua tanah wakaf, masih minta persetujuan nadhir-nya. Kamis mendatang, kami akan rapat koordinasi dengan semua pihak untuk duduk bersama,” ujarnya.

Di wilayahnya, sejauh ini ke-12 tanah wakaf terdampak jalan tol semuanya bersertifikat, dan sudah diukur luasannya, sudah dihitung nilai bangunan dan tanahnya melalui tim appraisal. “Jadi, tinggal pelaksanaan pembangunan saja,” cetusnya. (amh/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here