Benarkah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

83

Ibu Dini S Purwono, saya adalah pemilik salah satu butik pakaian. Beberapa waktu lalu, saya berurusan dengan polisi karena ada produk baju yang saya jual tidak mencantumkan label SNI (Standar Nasional Indonesia). Saya sempat diperiksa dan di-BAP. Pertanyaan saya, apakah SNI ini sifatnya wajib pada seluruh produk barang atau jasa? Apa dasar hukumnya? Terima kasih atas penjelasannya.

Ida Norbadriyah, Semarang

081227426xxx

JAWABAN:

Ibu Ida yang saya hormati. Dapat saya jawab secara singkat bahwa tidak semua produk barang atas jasa wajib SNI.

Dasar hukum tentang SNI ini diatur dalam UU No. 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU 20/2014). SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Terhadap barang atau jasa, yang mana proses produksinya telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI, dapat diberikan sertifikat dan/atau dibubuhi tanda “SNI”.

Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa yang bersangkutan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sedangkan tanda “SNI” adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menandakan bahwa barang tersebut telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia.

Tujuan dari pemberlakuan SNI adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional. Dalam penerapannya, SNI diberlakukan dengan 2 sistem: 1) secara sukarela; dan 2) secara wajib.

Bagi produk yang tidak wajib SNI, pelaku usaha dapat mengajukan SNI secara sukarela. Sedangkan bagi produk yang wajib SNI, maka pelaku usaha tentunya wajib mengajukan SNI untuk produk yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda SNI. Pemberlakuan SNI secara wajib ditetapkan oleh instansi yang berwenang melalui peraturan yang diterbitkan oleh instansi tersebut. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI. Cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah produk kita wajib SNI atau tidak adalah dengan menghubungi BSN.

Jika atas suatu barang atau jasa yang telah diberlakukan wajib SNI, maka pelaku usaha yang barang atau jasanya tidak memenuhi standar dan/atau tidak sesuai dengan SNI, tidak boleh memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa yang bersangkutan. Lebih lanjut, jika pelaku usaha telah memperoleh sertifikat dan/atau tanda SNI dari lembaga sertifikasi, pelaku usaha tersebut dilarang untuk memproduksi dan mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi SNI.

SNI yang telah diberlakukan secara wajib tidak hanya dikenakan pada barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, tetapi juga berlaku untuk barang dan/atau jasa impor.

Pelanggaran atas ketentuan wajib SNI tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat, pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Sementara sanksi pidana yang dapat dikenakan terkait pelanggaran ketentuan wajib SNI termasuk pemalsuan SNI atau dokumen akreditasi adalah berupa pidana penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal 62-72 UU 20/2014. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)

Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS / WA 081 228 87287

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here