60 Persen Truk Angkutan Melanggar Tonase

132
Kendaraan melintas jalan rusak jalur pantura, JawaTengah, Senin (27/4). Sebagian jalur pantura Brebes-Tegal rusak dan berlubang akibat hujan terus menerus dan tonase truk yang berlebihan, sehingga dapat membahayakan kendaraan terutama sepeda motor. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/Rei/mes/15.

BATANG–Sebanyak 60 persen dari sekitar 1.000 angkutan barang yang melintas setiap hari di Jembatan Timbang Subah, terbukti melanggar batas tonase. Meski satu muatan sumbu terberat (MST) kendaraan yang diatur Undang-Undang Jalan No 38/2004 hanya 10 ton. Akibatnya, jalan nasional Pantura Jawa Tengah tersebut kerap rusak parah.

Hal tersebut terungkap saat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaktifkan kembali Jembatan Timbang, salah satunya di Subah di Kabupaten Batang. “Namun kini berubah nama menjadi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dengan pengawasan yang lebih ketat. Nantinya, kendaraan berat yang melebihi tonase akan diturunkan muatannya, setelah hasil penimbangan melebihi tonase,” kata Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Subah, Kabupaten Batang, Arif Munandar.

Menurutnya, sebagai jalur utama logistik nasional, jalur pantura memang kerap dilintasi kendaraan logistik yang membawa muatan melebihi ketentuan. “Sesuai dengan surat perintah Dirjen Perhubungan Darat, kami telah resmi memiliki tugas pelaksana Standar Operasional Prodedur (SOP) pada penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor di jalan, namun tetap dengan melihat kondisi sosial masyarakat,” ucapnya, Rabu (8/11) kemarin.

Ditegaskan bahwa pihaknya berhak melakukan penindakan tilang apabila terbukti melanggar SOP seperti kelebihan muatan, salah modifikasi kendaraan dengan prosedur uji mutu, buku kir mati, tata cara muat, dan kendaraan laik jalan,” tandasnya.

Diungkapkan pula, bahwa saat mulai dioperasikan, terbukti hampir 60 persen per 1.000 kendaraan yang melintas Jembatan Timbang terbukti melanggar tonase yang ditetapkan, sehingga langsung dapat tilang. Namun saat ini hanya diberikan berupa surat bukti pelanggaran atau tilang saja.

“Hampir rata-rata setiap 1.000 angkutan yang kami timbang, 60 persen terbukti melanggar batas tonase jalan Pantura. Sehingga terpaksa kami tilang sesuai SOP, namun sementara hanya tilang, barang muatan belum bisa kami sita,” jelasnya.

Adapun terkait dengan penegakan hukum menurunkan barang-barang bermuatan lebih, katanya, penegakan hukum tersebut akan disesuaikan dengan kondisi jembatan timbang dan kecukupan sumber daya manusianya.

“Sebenarnya kami ingin menegakkan aturan sesuai dengan SOP. Namun saat ini hanya bisa melakukan sanksi tilang pada pengemudi. Namun tidak menahan angkutan barang, karena terbatasnya SDM dan SDA-nya,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, jika nantinya UPPKB Subah sudah memiliki tempat parkir yang luas serta tenaga kerja yang cukup, bisa saja angkutan barang yang melanggar ketentuan tonase akan diberikan tindakan tegas yaitu menahan muatan yang berlebih. (han/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here