​Kendal Kekurangan Blangko E-KTP

133
E-KTP
E-KTP

KENDAL—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kendal mendapatkan pengiriman blangko KTP Elektronik (E-KTP) sebanyak 8.000 buah. Meski telah mendapatkan banyak kiriman, namun belum mencukupi untuk menutup kekurangan yang ada.

Kepala Dispendukcapil Kendal, Bambang Dwiono, mengatakan pengiriman blangko tersebut setelah adanya instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk percepatan pencertakan E-KTP. “Blangko datang sekitar satu minggu yang lalu,” katanya, Rabu (8/11) kemarin.

Diakuinya, meski sudah mendapatkan banyak kiriman, namun belum bisa  memenuhi permintaan warga yang sudah melakukan perekaman. Sebab hingga bulan ini, warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP mencapai belasan ribu. Dan seluruhnya belum mendapatkan fisik E-KTP. “Jadi hanya sebatas surat keterangan,” tuturnya.

Diakuinya, tercatat ada 13 ribu lebih warga yang melakukan perekaman E-KTP namun belum menerima E-KTP. “Kami tetap akan memprioritaskan warga yang sudah melakukan perekaman terlebih dulu. Jadi sesuai urutan, sehingga yang lama ini bisa mendapatkan E-KTP lebih dulu,” tandasnya.

Diakuinya, kiriman 8.000 keping tersebut diperkirakan hanya bisa melayani sekitar dua bulan hari kerja. Mengingat masih banyak warga yang belum mendapatkan E-KTP. “Sesuai urutan sampai saat ini, masih mencetak rekaman  pada 2016, sehingga kami tidak mungkin bisa mencetak warga yang melakukan perekaman enam bulan lalu,” tuturnya.

Selain banyaknya antrean perekaman E-KTP, juga terkendala masalah peralatan dan tenaga yang ada. “Saat ini, permintaan kami dipenuhi. Saya pastikan juga, tidak bisa mencetak semua, karena keterbatasan peralatan cetak dan tenaga,” tandasnya.

Masruti, 45, warga Gemuh yang sedang mengurus E-KTP mengaku jika dirinya hanya mendapatkan surat keterangan. “Sebenarnya dulu sudah dapat, namun hilang. Jadi kesini niatnya mau cetak pengganti. Tapi blangko E-KTP masih kekurangan. Jadi dapatnya surat keterangan saja. Katanya nanti kalau sudah jadi, akan dikirim ke rumah melalui pemerintah desa,” akunya.

Masruri berharap pemerintah bisa segera bisa memenuhi permintaan warga. “Pakai surat keterangan sebenarnya tidak masalah, tapi ribet tidak bisa disimpan di dompet. Jadi kemana-mana kalau mau pergi ribet bawa surat keterangan,” tandasnya. (bud/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here