Siapkan Dana Pendamping BOS

Realisasikan SD dan SMP Swasta Gratis

594
GRATIS BAGI SI MISKIN: Para siswa SMP Islam Tunas Harapan Semarang saat mengikuti proses belajar mengajar, kemarin. (AFIATI TSALATSATI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
GRATIS BAGI SI MISKIN: Para siswa SMP Islam Tunas Harapan Semarang saat mengikuti proses belajar mengajar, kemarin. (AFIATI TSALATSATI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANGPemkot Semarang sedang merintis program sekolah gratis bagi siswa tidak mampu di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta yang berada di bawah Dinas Pendidikan. Program ini akan dimulai pada 2018 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, menegaskan, penyusunan anggaran bagi program sekolah gratis SD dan SMP swasta ini, nantinya akan diperuntukkan bagi siswa-siswi yang tidak mampu.

“Kalau yang di (sekolah) negeri sudah clear. Tidak ada persoalan. Tapi kita punya tanggung jawab bagi anak-anak kita yang bersekolah di swasta. Utamanya yang miskin,” tegas Bunyamin kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (7/11).

Kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Sehingga anggaran yang sebelumnya diperuntukan bagi SMA dan SMK akan dialihkan ke SD dan SMP yang ada di bawah koordinasi Kota Semarang. “Tahun ini kita coba rancang,” ujarnya.

Bunyamin menjelaskan, bukan hanya bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa saja, tapi juga sekaligus biaya operasional bagi siswa di sekolah swasta tersebut. “Maka kami akan mencoba pendampingan BOS bagi yang sekolah swasta,” tandasnya.

Konsepnya, lanjut Bunyamin, Pemkot Semarang akan menambah biaya operasional per siswa bagi sekolah swasta yang tidak mampu. Dana  yang disebutnya sebagai dana pendamping BOS ini akan turun setiap tahunnya. Sama yang di sekolah negeri, untuk SMP Rp 1 juta per siswa, SD Rp 600 ribu per siswa. Kemudian anggaran operasional untuk SMP sebesar Rp 800 ribu per siswa.

“Kita akan menolong lagi sekolah swasta dengan menambah dana operasional sekolah. Termasuk sekolah di MI dan MTs swasta,” ujarnya.

Bantuan dana pendamping BOS untuk sekolah swasta ini juga diperuntukan bagi sekolah SLB, baik di tingkat SD sampai sekolah SLB di tingkat SMP swasta.

“Nanti kita lihat sesuai kemampuan dana. Saya tidak bisa mendahului  tim anggaran. Kalau swasta kemarin bentuknya beasiswa. Hampir Rp 10 miliar untuk SD dan SMP negeri dan swasta (siswa miskin),” tuturnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, program sekolah swasta gratis ini untuk meratakan pelayanan pendidikan. Tidak hanya bagi siswa di sekolah negeri saja, tapi juga siswa sekolah swasta.

“Program SD sampai SMP gratis ini merupakan salah satu realisasi program prioritas Pemkot Semarang dan program Pemerintah Pusat, yakni mengutamakan program kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Hendi –sapaan Hendrar Prihadi– menambahkan, setelah warga Kota Semarang bisa sehat semua dengan program Universal Health Coverage (UHC) yakni program pelayanan kesehatan gratis, ke depan warga Kota Semarang juga bisa menikmati pendidikan gratis. Sehingga di Kota Semarang diharapkan tidak ada lagi warga yang tidak bisa menikmati pendidikan yang layak.

Piye carane tidak ada anak di Kota Semarang yang tidak bisa sekolah karena persoalan biaya. Jadi, semuanya sudah mulai dari Dinas Pendidikan dan InsyaAllah dari tahun ke tahun akan kita sempurnakan,” katanya.

Terpisah, Kepala SMP Islam Tunas Harapan, Habib Baihaqi MSi, mengatakan, selama ini sekolah swasta mengandalkan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP sebagai sumber utama pendapatan sekolah. Kalau salah satu sumber (SPP) itu hilang, kata dia, maka akan menjadi masalah besar bagi sekolah swasta.

“Kalau negeri kan sekolah tidak menggaji gurunya, maka tidak masalah sekolah gratis. Kalau di swasta, pasti tidak mungkin, maka harus di-cover dengan dana BOS,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (7/11).

Adanya dana BOS pun masih belum meng-cover seluruhnya. Apalagi bagi sekolah swasta yang dipimpinnya mematok biaya SPP relatif mahal, maka dana BOS itu belum mampu meng-cover SPP, namun sangat membantu. Tapi, dengan adanya alokasi khusus itu akan bagus, meski tidak bisa meng-cover sepenuhnya, tetapi sangat membantu.

“Untuk sekolah swasta kan pasti tidak bisa maksimal, tentunya akan kami atur dengan menggunakan subsidi silang,” ujarnya.

Selama ini, terang dia, pihak Yayasan Tunas Harapan telah memiliki program bagi siswa miskin dan yatim piatu. Namun pelaksanaannya tidak sama seperti penerimaan siswa didik baru secara umum. Akan tetapi, pihak yayasan akan melakukan pendataan di lingkungan sekitar apabila ada siswa miskin atau yatim piatu.

“Memang teknisnya yang mencari atau merekrut itu yayasan, tapi tetap dikomunikasikan dengan saya dan para guru. Itupun tidak banyak kami menerima. Bisa hanya satu sampai tiga siswa saja,” katanya.

Penerimaan siswa miskin di sekolahnya memiliki beberapa pertimbangan dari yayasan selaku pembuka formasi. Tetapi hampir dipastikan setiap tahunnya ada perwakilan dari siswa miskin maupun yatim piatu. Tahun ini, SMP Islam Tunas Harapan yang berada di Jalan Tunas Harapan, Sendangmulyo, Tembalang memiliki sedikitnya dua siswa miskin. Mereka dibebaskan dari biaya sekolah. “Yang pasti, kendala utama pelaksanaan program ini adalah tidak bisa meng-cover biaya operasional sekolah, sebab SPP menjadi sumber utama sekolah,” ujarnya.

Habib berharap, pemerintah bisa terus meningkatkan fasilitas untuk siswa miskin dengan mempertimbangkan dari segala sisinya. Selain itu, persyaratan pengurusan supaya dipermudah. Sebab, dirinya kerap melihat banyak orangtua siswa yang kebingungan ketika mengurus di bank.

Kepala SD Labschool UNNES melalui humasnya Dika Restama mengatakan, pihaknya mengapresiasi adanya rencana sekolah gratis di SD dan SMP swasta tersebut. Artinya, siswa kurang mampu memiliki hak untuk mendapat layanan pendidikan yang lebih baik semacam sekolah swasta. “Karena saat ini kita juga membuka program untuk warga sekitar di area Sampangan yang memang kurang mampu. Artinya, memang ada kuota secara khusus,” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, program penerimaan siswa kurang mampu bagi warga sekitar sekolah yang baru dimulai pada tahun ajaran 2017/2018 ini belum menarik perhatian warga sekitar. Hal ini, menurutnya, dikarenakan stereotip masyarakat terhadap sekolah swasta lebih mahal.

“Persyaratannya hanya untuk warga sekitar sekolah, kasarnya hanya rayon sekolah lah. Secara keseluruhan saat ini kalau tidak salah hanya ada 1 siswa di kelas enam. Ya karena itu tadi, masyarakat menganggap sekolah swasta mahal. Padahal sekolah kami hitungannya lebih murah daripada swasta lainnya,” tuturnya.

Menurutnya, kendala yang akan dialami oleh sekolah swasta jika program sekolah gratis ini dijalankan akan membuat roda kehidupan satuan pendidikan tersebut menjadi tersendat. Sebab, sumber utama pemasukan sekolah swasta berasal dari kegiatan siswa. “Kegiatan operasional sekolah, termasuk pemeliharaan fasilitas seperti sarana prasarananya juga terkendala,” tandasnya. (zal/tsa/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here