Percepat Pembahasan Agar Program Terlaksana Tepat Waktu

Paripurna RAPBD Kota Semarang Tahun 2018

85
PARIPURNA: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ko ta Semarang 2018. (DOK)
PARIPURNA: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ko ta Semarang 2018. (DOK)

SEMARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Senin (6/11) kemarin, menggelar Paripurna dengan agenda mendengarkan nota keungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni tahun 2018 oleh Wali Kota Semarang.

Secara umum pada APBD Tahun Anggaran 2018, belanja daerah Pemerintah Kota Semarang besarnya adalah Rp 4.800.640.890.218. Terdiri dari efisiensi Belanja Tidak Langsung dari APBD 2017 menjadi sebesar Rp 1.414.620.642.000, dan Belanja Langsung yang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 3.386.020.248.218.

“Masih adanya kenaikan belanja daerah ini berasal dari belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2017 yang harus dialokasikan kembali, kenaikan pendapatan daerah, dan efisiensi-efisiensi kegiatan, baik yang berasal dari sisa kontrak maupun efisiensi kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 1.787.191.573.000, meningkat sebesar Rp 273.913.884.000, atau naik 18,10 persen jika dibandingkan dengan APBD Induk  Tahun Anggaran 2017.

“Kami berharap semoga Dewan yang terhormat dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang kami ajukan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” harap wali kota.

Supriyadi (Radar Semarang Files)
Supriyadi (Radar Semarang Files)

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang H Supriyadi, S,Sos, mengatakan usulan APBD 2018 Kota Semarang Rp 4,8 triliun cukup signifikan dibanding tahun anggaran 2017. Termasuk PAD yang mengalami peningkatan menjadi Rp 1,7 triliun. “Kami apresiasi upaya pemkot menaikkan pendapatan,” kata Supriyadi.

“Pengesahan target kami akhir November dan Desember bisa muncul Perwal. Sehingga bulan Januari kegiatan yang telah diprogramkan bisa terlaksana,” Supriyadi. Ketua DPRD Kota Semarang

Politisi dari PDI Perjuangan ini akan segera menuntaskan pembahasan  RAPBD 2018 dan ditetapkan menjadi APBD 2018. Dengan begitu proses pembangunan yang telah diprogramkan bisa segera direalisasikan. Pihaknya tidak ingin pembahasan APBD 2018 ini molor, sehingga dapat berdampak pada pembangunan Kota Semarang.

“APBD 2018 segera kami bahas. Setelah ini Badan Anggaran (Banggar) bahas tentukan pagu pendapatan dan pembiayaan, serta belanja hibah bansos. Setelah itu kami akan membahas masalah teknis di komisi, bersama  mitra OPD (organisasi pemerintah daerah) di masing-masing komisi, untuk menentukan dan menetapkan anggaran murni 2018,” kata Supriyadi.

Setelah itu, lanjut Supriyadi, akan digelar Banggar II, untuk pengesahan APBD 2018. Hasil penetapan akan disampaikan kepada gubernur untuk evaluasi, dengan estimasi waktu satu minggu. Setelah hasil revisi diselesaikan kemudian pembuatan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk menjalankan APBD 2018.

“Pengesahan target kami akhir November dan Desember bisa muncul Perwal. Sehingga bulan Januari kegiatan yang telah diprogramkan bisa terlaksana,” ujarnya.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan program molor seperti tahun 2017. Sehingga diharapkan bulan Desember OPD melakukan persiapan lelang. “Saya kira kalau persiapan matang tentu awal Januari bisa dilaksanakan hasil lelang. Apalagi kegiatan sangat besar perlu persiapan yang cukup panjang. Jangan sampai molor seperti 2017 ini,” tegas Supriyadi.

Dikatakan Supriyadi, pada APBD 2018 ini Pemkot Semarang fokus pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Mengingat pemkot telah menggulirkan program universal health coverage (UHC). Di mana biaya pengobatan seluruh masyarakat Kota Semarang akan dijamin oleh Pemkot Semarang, alias gratis. Dengan catatan mau di kelas III. “Untuk program UHC ini dianggarkan Rp 75 miliar, kalau masih kurang akan kita anggarkan dalam perubahan,” katanya.

Sedangkan pendidikan, pemkot berniat menggratiskan sekolah di tingkat SD maupun SMP. Termasuk beasiswa SMA bagi siswa miskin dan berprestasi. Dengan total anggaran sekitar Rp 400 miliar. “Jangan sampai ada warga miskin yang tidak bisa sekolah gara-gara biaya, termasuk berhak mengakses kesehatan secara gratis,” tandasnya. Sementara di bidang infrastruktur, lanjut Supriyadi, masih fokus penanganan banjir di wilayah timur. Sperti melakukan penanganan Sungai Beringin, Sungai Sringin dan membuat saluran lagi di Sungai Babon. (HMS)

SARAN DAN MASUKAN BISA DIKIRIM KE

dprd@semarangkota.go.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here