Ngotot UMK Sebesar Rp 2.754.865, Aliansi Buruh Wadul Dewan

137

SEMARANG – Ratusan buruh yang mengatasnakanakan sebagai Aliansi Buruh Kota Semarang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang untuk melakukan audiensi tentang penentuan besaran usulan upah minimum kota (UMK) Kota Semarang, Selasa (7/11) petang.

Perwajukan buruh ini mendesak kepada wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD untuk memberikan rekomendasi dan usulan besaran UMK dari Serikat Buruh Kota Semarang kepada Wali Kota Semarang untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah , dengan besaran Rp 2.754.865, yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Semarang ditambah dengan prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tuntutan UMK kami merupakan hasil survei bulan Januari hingga bulan September ini, yang dilakukan oleh seluruh Dewan Pengupahan dari Unsur Buruh. Hasilnya  Rp 2,5 juta dan ditambahkan prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi Rp 2,7 juta,” kata Karmanto, perwakilan Aliansi Buruh Kota Semarang, usai mediasi.

Menurutnya, formula perhitungan yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan UMK yakni PP 78/2015 sudah tidak relevan lagi digunakan, apalagi bagi kota seperti Semarang dengan UMK yang hanya Rp 2,125 juta pada tahun ini, akan semakin tertinggal dengan UMK kota besar lain seperti Surabaya, Jakarta dan bandung.

“Perhitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan KHL yang ada di lapangan, sebelumnya kami telah melakukan survey KHL setiap bulan di tahun ini, dengan terpenuhnya kebutuhan, dan ternyata hasilnya jauh di atas penghitungan yang menggunakan formulasi PP 78,” keluhnya.

Menurut Karmanto, KHL yang dijadikan perhitungan para buruh untuk penatapan UMK, meliputi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang kebutuhan perumahan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan transportasi, kebutuhan rekreasi dan tabungan. “Kami mengira dengan perhitungan penetapan UMK menggunakan PP 78 tahun 2015 tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, dimana setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,”ucapnya.

Perwakilan buruh ditemui  Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, Wakil Ketua Komisi D, Anang Budi Utomo, Anggota Komisi D, Rohaini.

“Dari DPRD akan membuat rekomendasi ke Wali Kota Semarang, intinya kami mendukung dan mempertimbangkan tuntutan dari aliansi buruh,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo.

Menurut Anang, pertimbangan tersebut dilakukan lantaran pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang melebihi laju pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, sehingga perhitungan penentuan UMK dengan aturan lama tidak cocok dengan kebutuhan rakyat.

“Kalau hitungannya masih yang lama, tentu besaran UMK di Semarang akan tertinggal dari kota lainnya, jadi kami mendukung dan akan memberikan rekomendasi agar tuntutan buruh bisa diakomodir,” ucapnya. (den/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here